RADARTUBAN - Pada Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, sebuah podcast #NgobrolLingkungan di kanal YouTube Greenpeace Indonesia (10/12), membahas diskusi penting yang dipandu oleh Filza, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, bersama perwakilan Generasi Muda Aktivis, Firdian Aurellio.
Diskusi tersebut merangkum tantangan HAM sepanjang tahun 2025, yang alih-alih dilihat sebagai kemunduran, justru menjadi katalisator bagi semangat reformasi dan peningkatan kesadaran publik.
Dengan ratusan kasus kekerasan aparat, kriminalisasi warga, dan impunitas pelaku yang justru dipromosikan, dipicu oleh kebijakan represif dan bencana ekologis yang tak tertangani optimal di berbagai wilayah dari Rempang hingga Sumatera.
Podcast ini menyoroti bagaimana negara gagal melindungi hak hidup, kebebasan berekspresi, dan ruang sipil, sehingga menciptakan stagnasi HAM di tengah tuntutan reformasi.
HAM
"HAM di Indonesia memang mengalami stagnansi atau bahkan kemunduran, tapi kita harus membangun optimisme masyarakat. Masyarakat enggak boleh diam," ujar Firdian Aurellio mengajak masyarakat untuk selalu bersatu.
Tahun 2025 dirangkum sebagai "badai sempurna" karena serangkaian kejadian yang terjadi dan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga ruang sipil dan kebebasan berekspresi.
Berbagai isu kompleks, mulai dari tantangan pembangunan di Rempang, kebutuhan akan transparansi dalam penegakan hukum, hingga krisis ekologis parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memakan banyak korban, telah memicu gelombang advokasi.
Berdasarkan data terbaru dari BNPB per 10 Desember 2025, angka korban jiwa dan pengungsi akibat krisis ekologis (banjir bandang dan longsor) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 990 korban jiwa serta lebih dari 800.000 hingga 1 juta pengungsi.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa semangat kritis masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, buruh, jurnalis, hingga pembela lingkungan tetap hidup dan menjadi aset tak ternilai dalam menuntut akuntabilitas institusi.
Para aktivis muda dan Greenpeace menekankan bahwa menghadapi tantangan ini membutuhkan solusi yang komprehensif, terstruktur, dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik.
Beberapa tuntutan kunci yang diangkat sebagai peta jalan positif bagi Indonesia.
Meliputi reformasi kelembagaan dengan menguatkan Komnas HAM agar memiliki kekuatan eksekusi hukum, serta transparansi hukum kriminalisasi terhadap warga sipil yang menyuarakan kritik.
Pemerintah juga wajib tetapkan status darurat nasional untuk bencana, serta penting untuk mempromosikan meritokrasi di jabatan publik, memastikan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan rekam jejak yang profesional.
“Memperingati Hari HAM bukan hanya soal mengenang, tapi menuntut perubahan. Semoga momentum ini membuat kita tidak berhenti bersuara dan terus membela mereka yang dibungkam,” tutup Filza, menyerukan persatuan dan keberanian masyarakat sipil untuk terus berjuang demi keadilan dan hak asasi manusia. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama