RADARTUBAN - Catatan sejarah kolonial di Batavia menyimpan memori kelam terkait dengan seorang pejabat yang semasa hidupnya tindakan yang dilakukannya menyebabkan penderitaan mendalam di kalangan masyarakat.
Pada waktu itu mayoritas masyarakat menilai bahwa Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat menjabat opresif dan memberatkan rakyat, hingga timbul kebencian yang berlanjut bahkan setelah pejabat tersebut meninggal.
Ketika wafat, tidak ada upacara penghormatan yang menyertai, dan jenazahnya bahkan sempat telantar di jalanan.
Pejabat VOC tersebut sangat dibenci karena keputusan-keputusan yang berulang kali merugikan warga.
Akhirnya kemarahan masyarakat mencapai puncaknya ketika kematian dari seorang pejabat tersebut, yang seharusnya menjadi momen berkabung, justru berubah menjadi penolakan total.
Meskipun jasadnya sudah diletakkan di dalam peti mati tidak ada warga satu pun yang bersedia untuk membantu prosesi pemakamannya.
Pejabat yang dimaksud dalam kisah kelam tersebut adalah Qiu Zuguan.
Meskipun tidak setenar Gubernur Jenderal VOC lainnya, Qiu memegang posisi penting sebagai kepala Boedelkamer, sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengurus warisan atau harta peninggalan warga Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta).
Pada periode semasa hidupnya tersebut, banyak warga Tionghoa yang kembali ke negara asalnya sambil membawa aset yang mereka miliki, tugas Qiu adalah menarik pajak dari aset-aset tersebut.
Selain itu, Qiu juga memiliki otoritas untuk mengurus ahli waris dan peninggalan properti yang ditinggalkan di Jakarta.
Catatan sejarah dari sejarawan Leonard Blusse dalam karyanya The Chinese Annals of Batavia (2018) menunjukkan bahwa sejak menjabat pada tahun 1715, Qiu seringkali menyengsarakan rakyat melalui kebijakan pajak yang diberikannya, hampir semua jenis kegiatan dikenakan biaya atau pungutan.
Salah satu contohnya yaitu terkait dengan pernikahan. Warga Tionghoa yang ingin mengadakan upacara pernikahan diwajibkan untuk membayar pajak, beban serupa juga diberikan saat seseorang meninggal dunia, keluarga yang sedang berduka diharuskan untuk membayar pungutan dengan dalih "sertifikat kematian".
Jadi, rakyat yang dilanda kesedihan pun tetap dieksploitasi oleh pemerintah melalui kewajiban membeli sertifikat kematian.
Dari cerita yang telah disebutkan diatastidak heran jika masyarakat, terutama komunitas Tionghoa, menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Qiu.
Perlu dicatat, pada era VOC, kelompok Tionghoa memang menjadi sasaran utama pemerasan pajak untuk urusan-urusan pribadi.
Dalam bukunya Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008) Benny G. Setiono menyebutkan bahwa para masyarakat bahkan dikenakan pajak kepala dan pajak kuku.
Jika menolak membayar, ancamannya adalah denda sebesar 25 gulden atau hukuman penjara, meskipun saat masa itu masyarakat merasa tercekik, masyarakat hanya bisa mematuhi aturan tersebut agar terhindar dari konsekuensi dipenjara.
Namun, saat Qiu meninggal pada Juli 1721, kesempatan para masyarakat dimasa periodenya akhirnya muncul untuk melampiaskan kekesalan.
Biasanya, seorang pejabat atau tokoh terkemuka akan diantar dengan penuh hormat ke tempat peristirahatan terakhir, namun, hal itu tidak berlaku untuk Qiu.
Tidak ada satu pun orang yang mau mengangkat peti matinya.
"Alhasil, peti mati berisi jasad Qiu diletakkan begitu saja di tengah jalan karena tidak ada orang mau mengangkatnya sampai kuburan," tulis Leonard Blusse.
Keluarga Qiu pun menghadapi kebingungan besar, berbagai upaya untuk membujuk agar mau mengantar jenazahnya ditolak mentah-mentah oleh para masyarakat saat itu.
Akhirnya, mereka terpaksa menyewa warga lokal (pribumi) untuk menggotong peti Qiu ke liang lahat.
Meskipun sudah dikuburkan, kenangan pahit akibat kebijakan Qiu yang merugikan tetap melekat kuat dalam ingatan rakyat yang dipimpin semasa hidupnya. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama