RADARTUBAN – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menancapkan target besar di sektor energi nasional.
Indonesia diproyeksikan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin, pada tahun 2029.
Ambisi ini menjadi bagian dari peta jalan menuju kedaulatan energi yang tengah disiapkan pemerintah.
Strategi utama yang diandalkan adalah penguatan bioenergi, terutama melalui optimalisasi campuran etanol berbasis sumber daya nabati sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Pemerintah meyakini langkah ini akan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Impor BBM Bebani APBN hingga Rp 520 Triliun
Presiden Prabowo menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM telah menjadi beban berat bagi keuangan negara.
Berdasarkan data pemerintah, Indonesia saat ini menghabiskan sekitar Rp 520 triliun per tahun hanya untuk mendatangkan BBM dari luar negeri.
Angka tersebut dinilai sangat besar dan berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang.
Oleh karena itu, penghentian impor BBM dipandang sebagai langkah strategis untuk menyehatkan APBN sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Jika kita bisa mandiri energi, maka kekuatan fiskal negara akan jauh lebih sehat,” menjadi salah satu narasi utama dalam arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Dana Impor Dialihkan untuk Pembangunan Daerah
Penghentian impor BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga membuka ruang fiskal yang luas bagi pembangunan daerah.
Presiden Prabowo memperkirakan, dana hasil penghematan impor dapat dialokasikan kembali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam skema yang dirancang pemerintah, setiap kabupaten dan kota berpeluang memperoleh tambahan anggaran hingga Rp 1 triliun per tahun.
Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.
Dimulai dari Solar, Bensin Menyusul
Dalam pertemuan bersama para kepala daerah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, pertengahan Desember 2025, Presiden Prabowo memaparkan tahapan menuju target bebas impor BBM.
Langkah awal akan dimulai dengan penghentian impor solar dalam waktu dekat, menyusul laporan kesiapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Setelah itu, pemerintah menargetkan dalam kurun empat tahun berikutnya, kebutuhan bensin nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka pada 2029 Indonesia resmi keluar dari ketergantungan impor BBM.
Baca Juga: Distribusi BBM dan Elpiji Dipantau Real-Time, Pertamina Antisipasi Lonjakan Libur Akhir Tahun
Papua Disiapkan Jadi Lumbung Bioenergi Nasional
Untuk menopang ekosistem energi baru tersebut, pemerintah memberi perhatian khusus pada Papua sebagai pusat pengembangan bioenergi.
Wilayah ini dinilai memiliki potensi lahan luas dan kondisi geografis yang mendukung pengembangan komoditas strategis.
Beberapa komoditas yang akan dikembangkan antara lain:
- Tebu dan singkong sebagai bahan baku utama etanol
- Kelapa sawit untuk produksi bahan bakar minyak nabati
Pengembangan ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mendorong kedaulatan pangan dan ekonomi lokal di wilayah timur Indonesia.
Menuju Swasembada Energi dalam Lima Tahun
Melalui integrasi sektor pertanian, bioenergi, dan energi terbarukan, pemerintah optimistis Indonesia mampu mencapai kemandirian energi nasional dalam lima tahun ke depan.
Transformasi ini diharapkan mampu memangkas beban subsidi energi yang selama ini menggerus anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Selain mengurangi impor, pemanfaatan sumber daya alam domestik secara optimal juga diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika energi global.
Dengan kombinasi bioenergi, energi terbarukan, dan reformasi kebijakan energi, Indonesia diarahkan menuju postur ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni