RADARTUBAN – Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha secara terbuka mengungkap tantangan terbesar yang ia hadapi sejak masuk ke dalam birokrasi pemerintahan, yakni kompleksitas sistem administrasi yang berlapis dan kerap memperlambat kerja.
Meski demikian, Giring menegaskan bahwa hal tersebut tidak menyurutkan komitmennya untuk memperjuangkan ekosistem seni dan budaya yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pelaku di lapangan.
Hal itu disampaikan Giring dalam perbincangan mendalam di kanal YouTube Bukan Kaleng Kaleng, yang membahas transformasi perannya dari musisi dan politisi menjadi Wakil Menteri Kebudayaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan visi, tantangan, serta realisasi program prioritas Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Giring menepis anggapan bahwa generasi muda Indonesia semakin jauh dari kebudayaan lokal.
Berdasarkan pengalamannya berkeliling ke berbagai daerah, justru anak muda menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menghidupkan kebudayaan setempat.
“Saya keliling Indonesia, dan kebanyakan justru anak-anak mudanya yang melestarikan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Mereka adalah para pelakunya,” ujar Giring.
Ia menegaskan bahwa peran negara seharusnya hadir sebagai fasilitator, bukan pengambil alih, dengan mendukung ide serta inisiatif komunitas yang sudah lama bergerak secara mandiri.
Mengenai Konferensi Musik Indonesia (KMI) dan pengelolaan ekosistem musik nasional, Giring mengakui bahwa urusan tersebut sangat kompleks dan tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja.
Persoalan venue pertunjukan, misalnya, melibatkan lintas kementerian seperti Kemendagri, Kementerian PUPR, hingga Kepolisian.
Karena itu, Kemenbud kini fokus melakukan “belanja masalah” untuk memetakan regulasi yang perlu diperjuangkan di masing-masing kementerian.
Lebih jauh, mantan vokalis band Nidji ini mengungkapkan motivasinya terjun ke dunia birokrasi. Ia menyebut dirinya memiliki cita-cita menjadi pelayan masyarakat.
Menurutnya, perubahan nyata hanya bisa dilakukan jika seseorang berani masuk dan bekerja dari dalam sistem. Kesempatan tersebut akhirnya datang setelah ia dipercaya Presiden Prabowo untuk mengemban jabatan Wakil Menteri Kebudayaan.
Di sektor industri musik, Giring menyoroti posisi strategis Indonesia yang kini diakui platform streaming global seperti Spotify dan YouTube sebagai “trigger country”, di mana tren dari Indonesia dapat memengaruhi pasar global.
Peluang ini, menurutnya, harus diimbangi dengan ekosistem yang adil, terutama dalam soal royalti.
Ia menilai akar masalah royalti bukan pada regulasi semata, melainkan pada minimnya transparansi. Untuk itu, Kemenbud berkoordinasi dengan DJKI Kementerian Hukum dan HAM guna mereformasi sistem serta membangun database seniman dan pencipta lagu.
Selain musisi, Giring juga menaruh perhatian besar pada nasib pekerja event atau kru panggung yang selama ini kerap luput dari perlindungan.
Ia menekankan pentingnya perlindungan keselamatan dan kesejahteraan bagi para pekerja di balik layar melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk mendorong RUU Gig Worker.
Menutup perbincangan, Giring mengklarifikasi isu terkait posisinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ditendang, melainkan memilih mundur dari struktur partai agar dapat fokus sepenuhnya menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.
Dengan fokus lintas kementerian dan keberpihakan pada pelaku seni di lapangan, Giring menegaskan komitmennya untuk menghadirkan negara secara nyata dalam memajukan kebudayaan Indonesia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni