RADARTUBAN - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mendorong pembentukan koalisi permanen sebagai model kerja sama politik jangka panjang, baik di parlemen maupun pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan koalisi permanen diperlukan untuk memastikan dukungan politik yang stabil terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Menurut dia, pola kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Bahlil menjelaskan, gagasan koalisi permanen merupakan transformasi dari pola koalisi elektoral yang selama ini bersifat taktis menuju kerja sama politik yang lebih ideologis dan strategis.
Koalisi tersebut, kata dia, dibangun atas dasar kesamaan platform serta agenda kebijakan, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada pemenangan pemilihan presiden.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibentuk untuk memenangkan kontestasi Pilpres, tetapi untuk mengawal agenda pembangunan secara konsisten,” katanya.
Selain isu koalisi, Rapimnas Golkar juga menegaskan kembali pentingnya doktrin karya-kekaryaan sebagai instrumen dalam mewujudkan Astacita, arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Doktrin tersebut menekankan kerja nyata, produktivitas, dan kebermanfaatan sebagai pijakan utama dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.
Menurut Bahlil, pendekatan karya-kekaryaan mendorong sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga program pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Dengan orientasi pada hasil dan keberlanjutan, setiap kebijakan diharapkan benar-benar memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni