RADARTUBAN – Langkah strategis Danantara dalam mengakuisisi belasan bidang tanah di Mekkah mendapat dukungan dari parlemen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi solusi jangka panjang bagi tata kelola pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Danantara dikabarkan akan mengakuisisi 14 bidang tanah dengan total luas mencapai sekitar 4,4 hektare.
Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan Kampung Haji Indonesia, sebuah kawasan terpadu yang ditujukan khusus untuk menunjang kebutuhan jemaah asal Indonesia.
Baca Juga: Kampung Haji Indonesia di Makkah Segera Dibangun, Prabowo Keluarkan Aturan
Dukungan DPR dengan Catatan Transparansi dan Akuntabilitas
Meski menyatakan dukungan penuh, Rivqy menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan Kampung Haji Indonesia.
Menurutnya, proyek berskala besar tersebut harus dikelola secara terbuka dan tidak semata-mata dipandang sebagai proyek properti.
Ia menegaskan bahwa orientasi utama pembangunan harus sepenuhnya berpihak pada kemaslahatan jemaah haji Indonesia, mulai dari aspek kenyamanan, efisiensi biaya, hingga kemudahan akses selama berada di Mekkah.
“Pengadaan lahan ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi jemaah, bukan sekadar proyek bisnis,” tegas Rivqy.
Baca Juga: Puluhan Tahun Menunggu, 109 Calon Jemaah Haji Memilih untuk Batal ke Tanah Suci
Peran Strategis Danantara dalam Pengelolaan Aset Negara
Rivqy juga menjelaskan bahwa Danantara merupakan lembaga pengelola investasi milik negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan nasional melalui pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis.
Dengan peran tersebut, Rivqy menilai Danantara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap aset yang dikelola mampu memberikan dampak langsung bagi kepentingan publik, termasuk dalam sektor pelayanan haji yang menyangkut jutaan masyarakat Indonesia.
Indonesia Butuh Solusi Permanen Tata Kelola Haji
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan solusi jangka panjang dalam pengelolaan haji.
Rivqy menyebut, keberadaan Kampung Haji Indonesia dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan klasik, seperti keterbatasan akomodasi, tingginya biaya, serta tantangan pelayanan di Tanah Suci.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa membangun kawasan terpadu di atas lahan seluas 4,4 hektare bukan perkara mudah.
Proyek ini membutuhkan waktu panjang, kesiapan anggaran besar, serta dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman.
13 Menara Hunian dan Pusat Perbelanjaan Direncanakan Dibangun
Dalam rencana pengembangan, Kampung Haji Indonesia akan dilengkapi dengan 13 menara hunian serta satu pusat perbelanjaan.
Kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 23 ribu jemaah dalam satu periode musim haji.
Melihat skala proyek yang sangat besar, Rivqy memberikan peringatan agar Danantara tidak menjalankan proyek ini secara tertutup.
Ia menilai pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal guna mencegah potensi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun pemilihan mitra kerja.
Anggaran Fantastis, DPR Minta Pengawasan Ketat
Dari sisi pembiayaan, pembangunan Kampung Haji Indonesia diperkirakan menelan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar USD 700–800 juta atau setara dengan Rp 11,6 triliun hingga Rp 13,2 triliun.
Rivqy menegaskan bahwa setiap dana negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diwujudkan dalam bentuk manfaat konkret bagi jemaah.
Ia juga mendorong adanya laporan perkembangan proyek secara berkala agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Danantara Juga Ambil Alih Hotel di Mekkah
Selain pengadaan lahan, Danantara dilaporkan telah sukses mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel dengan kapasitas 1.461 kamar dan daya tampung mencapai 4.383 jemaah.
Akuisisi ini dinilai sebagai langkah awal untuk memperkuat kehadiran Indonesia dalam penyediaan akomodasi haji di Mekkah, sekaligus mendukung rencana besar pembangunan Kampung Haji Indonesia di masa mendatang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni