RADARTUBAN - Sebanyak 16.264 kepala keluarga (KK) terdampak bencana di Sumatera memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dibandingkan menempati hunian sementara (huntara).
Setiap KK penerima DTH akan memperoleh bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pihaknya telah menerima data penerima DTH dari pemerintah daerah dalam bentuk surat keputusan.
“Saat ini kami sudah menerima data 16.264 KK secara by name dan by address,” ujar Abdul di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, data penerima telah disesuaikan dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Dengan demikian, warga tidak perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat pencairan bantuan.
“Bantuan dicairkan sebesar Rp600 ribu per KK setiap bulan. Mekanismenya nanti bersifat jemput bola,” katanya.
Penyaluran dana akan dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di masing-masing provinsi.
Bank bekerja sama dengan perangkat RT hingga kelurahan untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran.
“Saat ini rekening penerima sudah dibuka di bank Himbara. Mulai besok hingga Jumat, pihak bank bersama pemerintah kecamatan dan desa akan turun langsung,” jelas Abdul.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Sumatera telah berjalan.
Dalam kurun satu bulan pascabencana, sebanyak 1.050 unit huntara telah dibangun.
“Sebagian hunian sementara tersebut sudah selesai,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dipantau secara daring, Senin (29/12).
Ia merinci, pembangunan huntara dilakukan oleh BNPB, Danantara, serta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Sebanyak 450 unit dibangun oleh BNPB, sementara 600 unit lainnya dikerjakan oleh Danantara bersama perusahaan pelat merah.
Pratikno juga menyebutkan bahwa jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak bencana telah kembali normal. Tercatat, 14 kabupaten/kota di tiga provinsi sudah pulih dari gangguan telekomunikasi.
“Untuk 38 kabupaten/kota lainnya yang masih terkendala, pemerintah telah mengirimkan 280 unit Starlink,” katanya, seraya menambahkan bahwa percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus diupayakan.
Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu masih menimbulkan korban jiwa hingga sebulan setelah kejadian. BNPB mencatat adanya penambahan korban meninggal dunia.
Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00 WIB, jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, bertambah dua orang dibandingkan pendataan sehari sebelumnya.
Provinsi Aceh mencatat korban jiwa terbanyak, yakni 513 orang, dengan 213 korban berasal dari Kabupaten Aceh Utara.
Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal mencapai 365 orang, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat angka tertinggi sebanyak 127 jiwa.
Sementara di Sumatera Barat, korban tewas tercatat sebanyak 262 orang, dengan 192 di antaranya berasal dari Kabupaten Agam.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni