RADARTUBAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026.
Ketut menegaskan, bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak dan pelajar di wilayah terdampak.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pendampingan psikososial dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari prioritas penanganan pascabencana.
“Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak,” ujar Ketut Kariyasa Adnyana kepada wartawan, Minggu (4/1).
Menurutnya, pemulihan mental anak harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring dengan proses rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.
“Pemulihan mental anak sama pentingnya dengan rehabilitasi sarana pendidikan, karena rasa aman dan ketenangan batin menjadi fondasi utama bagi proses belajar,” jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan, khususnya di wilayah Aceh. Ia menilai penanganan awal bencana masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan optimal.
“Kondisi justru menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, hingga kondisi dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi yang lumpuh bahkan di ibu kota daerah terdampak,” ungkap Ketut.
Usai meninjau langsung lokasi banjir bandang di Sumatera, terutama Aceh, Ketut menekankan pentingnya percepatan pemulihan yang disertai dengan keterbukaan informasi dari pemerintah terkait kondisi riil di lapangan.
“Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa transparansi dalam seluruh proses penanganan bencana menjadi hal mutlak, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur serta jumlah korban yang ditimbulkan.
“Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni