RADARTUBAN - Laporan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa, demi menyukseskan program MBG atau makan bergizi gratis, pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar, mencapai angka Rp 51,5 triliun.
Dari total nilai anggaran tersebut, sebagai besar atau berjumlah Rp 43,4 triliun didistribusikan dalam wujud manfaat nyata berupa pemberian konsumsi bergizi yang menyasar para pelajar, anak di bawah lima tahun, kaum ibu yang sedang mengandung, hingga para guru di berbagai wilayah di tanah air.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memaparkan bahwa inisiatif berskala nasional ini membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian.
Dalam penjelasannya pada acara konferensi pers APBN di hari Kamis (8/1) Thomas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sudah berhasil memicu berdirinya hampir 20 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur terpusat.
Keberadaan unit-unit pelayanan tersebut tercatat telah memberikan kesempatan kerja bagi hampir 800 ribu individu di seluruh penjuru negeri.
Secara lebih mendetail, Thomas merinci bahwa hingga saat ini sudah tersedia 19.343 unit dapur terpusat yang secara operasional melibatkan 789.319 orang tenaga kerja.
Data hingga Selasa (7/1) menunjukkan bahwa program MBG telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 56,13 juta orang yang mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Pemerintah memiliki target ambisius untuk terus mengekspansi jangkauan program ini sepanjang tahun berjalan, dengan harapan jumlah masyarakat yang menerima manfaat dapat meningkat hingga mencapai angka 82,9 juta jiwa pada penghujung tahun nanti.
Seiring dengan meluasnya cakupan tersebut, pemerintah memprediksi bahwa keuntungan ekonomi yang tercipta, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, akan turut mengalami peningkatan yang sejalan.
Sebelumnya, saat menghadiri perayaan Natal Nasional pada awal Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung pandangan dari para pakar di Rockefeller Institute.
Lembaga tersebut menilai bahwa program makan bergizi gratis tersebut merupakan bentuk investasi pemerintah yang paling unggul.
Penilaian tersebut didasari oleh perhitungan bahwa setiap satu rupiah yang ditanamkan dalam program ini berpotensi memicu efek pengganda bagi ekonomi dengan nilai berkisar antara lima hingga tiga puluh lima kali lipat.
Walaupun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, Presiden Prabowo memberikan penekanan bahwa keuntungan finansial atau angka pertumbuhan ekonomi bukanlah prioritas paling utama dari pelaksanaan kebijakan ini.
Fokus fundamental bagi sang Presiden adalah terpenuhinya standar nutrisi yang baik bagi generasi muda Indonesia.
Prabowo menjelaskan bahwa motivasi utamanya bukanlah mengejar target statistik ekonomi, tetapi oleh rasa kepedulian yang mendalam serta rasa tidak tega saat masih melihat anak-anak di Indonesia yang mengalami kondisi kekurangan gizi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni