RADARTUBAN — Nada Presiden Prabowo Subianto mengeras saat berbicara tentang BUMN.
Bukan tanpa sebab. Di hadapan jajaran pejabat negara, Prabowo mengirim pesan yang tak menyisakan ruang tafsir: BUMN harus dikelola dengan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Siapa pun yang tak sanggup, diminta menyingkir secara terhormat.
Pesan tegas itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).
Di mata Prabowo, persoalan BUMN bukan sekadar angka neraca atau grafik kinerja. Akar masalahnya ada pada kualitas kepemimpinan.
Orang nomor satu di Indonesia itu menilai masih ada direksi yang tidak kompeten, tak mampu membaca mandat negara, dan berujung pada kerugian perusahaan.
“Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi,” ujar Prabowo tanpa basa-basi.
Kalimat itu bukan sekadar kritik, melainkan peringatan keras bahwa era kompromi telah usai.
Baca Juga: Direksi BUMN Dilarang Main Golf dan Bawa Istri Urus Kantor: “Ini Bukan Warisan Orang Tua!”
Rugi Tapi Tetap Minta Tantiem
Presiden mengaku geram melihat praktik yang menurutnya tidak masuk akal: BUMN merugi, namun direksi tetap meminta tantiem.
Bagi Prabowo, itu bukan hanya persoalan etika, tapi juga cermin hilangnya rasa malu dan tanggung jawab.
“(BUMN) sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan,” tegasnya.
Nada bicara itu mencerminkan sikap tegas seorang pemimpin yang tak ingin kekayaan negara dikelola setengah hati.
BUMN Bukan Tempat Memperkaya Diri
Prabowo menegaskan, memimpin BUMN bukan soal jabatan prestisius atau fasilitas mewah. Itu adalah amanah pengabdian. Negara, kata dia, membutuhkan orang-orang yang paham bahwa setiap rupiah kekayaan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Prabowo memastikan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen penuh membenahi tata kelola BUMN—bukan sekadar tambal sulam, melainkan perombakan menyeluruh.
Pengabdian sebagai Ukuran
Bagi Prabowo, kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan seremoni. Tapi harus diisi dengan pengelolaan sumber daya yang disiplin dan bertanggung jawab.
“Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Kita harus menjalankan misi itu dengan rasa tanggung jawab,” kata Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden ke-7, Jokowi itu.
Pesan dari Balikpapan itu jelas: di bawah kepemimpinan Prabowo, BUMN dituntut bekerja untuk negara—bukan sebaliknya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni