RADARTUBAN - Awal tahun ini pemerintah India dikabarkan tengah mengkaji aturan keamanan baru untuk ponsel yang berpotensi mengubah cara produsen menjalankan bisnisnya di negara tersebut.
Wacana ini mencuat setelah laporan dari Reuters yang menyebut India akan mempertimbangkan kewajiban bagi produsen ponsel untuk membuka akses ke kode sumber perangkat demi analisis keamanan.
Dalam proposal yang beredar, pemerintah ingin menjadikan 83 standar keamanan yang dikatakan telah disusun sejak tahun 2023 sebagai aturan yang mengikat.
Dalam aturan tersebut, produsen ponsel diwajibkan untuk melaporkan pembaruan perangkat lunak serta patch keamanan sebelum dirilis untuk publik.
Seluruh kode sumber tersebut nantinya akan dianalisis, bahkan diuji oleh laboratorium yang ditunjuk India.
Langkah ini direspon keberatan oleh industri ponsel. Sejumlah produsen besar seperti Samsung dan Apple menilai kebijakan ini justru membuka resiko informasi mengenai kepemilikan ponsel yang bersifat sensitif.
Selain soal kode sumber, paket aturan ini juga mencakup pembatasan izin aplikasi di latar belakang, kewajiban untuk memindai malware secara berkala, menyimpan log ponsel hingga 12 bulan, serta opsi untuk menghapus aplikasi bawaan.
Kelompok industri mengatakan ketentuan ini akan membuat baterai ponsel terkuras, membebani penyimpanan serta akan memperlambat distribusi pembaruan keamanan.
Hanya saja, tak lama setelah laporan ini beredar, pemerintah India resmi membantah tudingan ini.
Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India mengatakan tidak ada rencana yang memaksa produsen untuk menyerahkan kode sumber perangkat.
Menurutnya, pemerintah berupaya melakukan diskusi dan konsultasi rutin dengan pelaku industri untuk membangun kerangka keamanan siber yang kuat.
Hal tersebut dikarenakan smartphone kini menjadi tempat banyak data pribadi dan finansial masyarakat India disimpan.
Kontroversi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, India sempat mengusulkan untuk memasang aplikasi pemerintah dan layanan lokasi yang selalu aktif.
Hanya saja usulan ini resmi dicabut setelah menuai berbagai kritik dari sejumlah pihak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni