RADARTUBAN - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memperlihatkan temuan mengejutkan yaitu adanya alokasi anggaran di tingkat daerah senilai Rp 1 miliar untuk keperluan konsumsi makanan dan minuman.
Fakta tersebut terungkap setelah melakukan pengawasan intensif terhadap sejumlah daerah yang terindikasi melakukan pemborosan dalam belanja anggaran.
Tito menjelaskan bahwa kementeriannya rutin melakukan peninjauan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui proses evaluasi yang dilakukan, pihak Kemendagri dapat mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dinilai tidak efisien.
Tito memberikan contoh sebuah kasus di mana sebuah daerah mengalokasikan dana makan dan minum hingga Rp 1 miliar hanya untuk satu hari.
Menilai hal tersebut sebagai tindakan yang berlebihan, Tito menegaskan pihaknya langsung melakukan pemotongan anggaran demi melakukan penghematan.
Tito menguraikan bahwa proses pemantauan APBD di level provinsi berada langsung di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, untuk pengawasan di tingkat kabupaten dan kota diserahkan kepada gubernur masing-masing wilayah.
Meski demikian, tetap menggunakan pedoman serta kriteria yang telah disusun oleh Kemendagri guna memastikan penghematan belanja.
Mantan Kapolri tersebut juga menyampaikan pesan penting bagi seluruh pimpinan daerah agar lebih bijak dalam mengelola pengeluaran.
Tito menekankan agar dana transfer dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk program-program belanja yang memiliki nilai kualitas tinggi bagi masyarakat.
Tito mengingatkan agar para kepala daerah tidak melakukan penggelembungan anggaran ( mark-up ) nilai kegiatan, khususnya pada aktivitas yang bersifat seremonial atau penunjang.
Secara khusus, Tito memberikan teguran keras terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi serta perjalanan dinas yang kerap menjadi celah pemborosan.
Selain itu, Tito mengimbau agar setiap agenda rapat semaksimal mungkin dilakukan secara daring melalui zoom meeting untuk menekan biaya sewa hotel.
Hal serupa juga terjadi pada pos perjalanan dinas yang seharusnya bisa tuntas dalam tiga kali kunjungan namun sengaja ditambah menjadi delapan kali.
Tito menegaskan bahwa pola belanja tersebut harus segera dihentikan demi untuk efisiensi keuangan negara. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni