RADARTUBAN - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap solid di tengah perlambatan ekonomi dunia yang dipicu meningkatnya penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen kekuatan geopolitik.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1), Sugiono menyampaikan bahwa perdagangan, investasi, dan teknologi kini semakin sering dimanfaatkan sebagai alat persaingan antarnegara di panggung global.
“Dalam realitas baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya diukur dari laju pertumbuhannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk bertahan serta beradaptasi,” ujar Sugiono.
Ia mengakui bahwa Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari dampak kaburnya batas antara isu ekonomi dan keamanan yang berkontribusi terhadap melambatnya perekonomian global.
Meski demikian, Indonesia dinilai masih memiliki basis ekonomi yang kuat.
Menurut Sugiono, ketahanan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas rata-rata dunia, tingkat inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta realisasi investasi yang tetap tinggi.
“Stabilitas fondasi ekonomi ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus menopang peran aktif Indonesia secara berkelanjutan,” katanya.
Sugiono menekankan bahwa diplomasi ekonomi menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia guna mendorong pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, serta Eurasian Economic Union (Uni Ekonomi Eurasia).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar dan memperkuat jejaring ekonomi global.
Selain itu, untuk menekan risiko kerentanan sistemik, Indonesia turut berperan dalam penguatan inklusi keuangan, antara lain melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital QRIS.
Inovasi ini telah mendukung transaksi lintas negara dengan mitra seperti Malaysia, Thailand, Singapura, China, dan Jepang.
Indonesia juga menargetkan penyelesaian sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan Mauritius, serta memastikan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–China 3.0.
Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia–Jepang, sekaligus mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika seperti Rwanda.
“Diversifikasi mitra dilakukan dengan kesadaran untuk meminimalkan risiko dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dialami oleh mitra-mitra tradisional,” pungkasnya.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni