RADARTUBAN – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengimbau para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar lebih aktif menjalin kedekatan dengan sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan pentingnya kunjungan rutin ke sekolah untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh anak-anak yang berhak dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurut Nanik, kehadiran langsung Kepala SPPG di sekolah bukan sekadar agenda seremonial.
Dengan berinteraksi langsung bersama guru dan pihak sekolah, data penerima manfaat bisa diverifikasi agar selaras dengan kondisi nyata dapur penyedia makanan.
Selain itu, kunjungan tersebut juga memungkinkan petugas melihat secara langsung perkembangan anak-anak penerima program, sehingga dampak MBG dapat terpantau secara objektif.
“Dengan turun langsung, kita bisa memastikan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak,” ujarnya.
Disampaikan di Forum Koordinasi Banyuwangi
Pesan tersebut disampaikan Nanik saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi yang melibatkan Forkopimda, kasatpel, yayasan, mitra, koordinator wilayah, serta seluruh Kepala SPPG di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi semua pihak yang terlibat.
Nanik juga menyinggung adanya temuan di lapangan terkait sekolah yang masih tercatat menerima 63 porsi MBG, padahal aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut sudah lama berhenti karena tidak lagi memiliki siswa.
Dalam video yang sempat beredar luas di media sosial, bahkan terlihat ruang kelas sekolah itu digunakan untuk kegiatan karaoke.
Sekolah Tak Lagi Aktif, Masih Terdata Penerima MBG
Berdasarkan data sementara, SDN 1 Batuporo Timur sebelumnya memiliki 33 murid—terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan—serta didampingi tujuh orang guru.
Namun, seiring waktu, para siswa memilih pindah melanjutkan pendidikan ke madrasah.
Kini, sekolah tersebut hanya dikunjungi setiap hari Jumat untuk kegiatan tertentu dan tidak lagi menjalankan proses belajar mengajar secara rutin.
Situasi itu memunculkan penilaian negatif di masyarakat bahwa BGN kurang cermat dalam memutakhirkan data penerima program.
Padahal, jarak sekolah tersebut dengan SPPG terdekat hanya sekitar 10 menit, sehingga seharusnya kondisi di lapangan bisa lebih mudah dipantau.
Namun karena Kepala SPPG jarang melakukan kunjungan langsung, sementara distribusi MBG dilakukan tanpa tatap muka dengan alasan akses melewati pekarangan warga, kondisi riil sekolah luput dari pengawasan.
Diminta Lebih Aktif Turun ke Lapangan
Nanik menegaskan, permasalahan ini terjadi akibat minimnya keterlibatan langsung Kepala SPPG dalam pemantauan di lapangan.
Ia mengingatkan agar kejadian serupa, seperti yang terjadi di wilayah Madura, tidak terulang kembali.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran dan berjalan sesuai tujuan,” tegasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni