RADARTUBAN - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan catatan kritis terhadap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE).
Walaupun memerlukan investasi yang sangat besar, kontribusi proyek tersebut dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia dilaporkan baru mencapai angka 13%.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa strategi WTE yang direncanakan untuk kota-kota besar di tanah air rupanya hanya sanggup menangani porsi kecil dari keseluruhan volume sampah nasional.
Hanif menegaskan bahwa angka kontribusi tersebut masih berada jauh di bawah target yang diharapkan untuk mengurai tumpukan sampah yang setiap hari jumlahnya menyentuh angka ratusan ribu ton.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin (26/1), Hanif memaparkan bahwa berdasarkan berbagai metodologi analisis yang dilakukan kementeriannya, saat ini, sistem Waste to Energy hanya dapat menuntaskan 13% persoalan sampah.
Hal ini menunjukkan masih ada persentase sangat besar yang memerlukan penanganan melalui metode lain secara kolektif.
Menurut Hanif, secara total penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bersandar pada PSEL semata.
Diperlukan perpaduan berbagai jenis teknologi pengolahan.
Namun, untuk mewujudkan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di seluruh penjuru negeri, dibutuhkan dana yang sangat besar.
Hanif merinci bahwa kebutuhan dana pembangunan fisik fasilitas pengolahan mencapai kurang lebih Rp115 triliun.
Selain modal pembangunan, biaya operasional harian untuk menjalankan fasilitas-fasilitas tersebut diproyeksikan menyentuh angka Rp34 triliun.
Kendati efektivitasnya belum optimal, pemerintah berkomitmen untuk tetap meneruskan proyek PSEL di beberapa titik prioritas.
Hanif menjelaskan bahwa terdapat 10 wilayah yang mencakup 26 kabupaten/kota dengan potensi sampah tinggi yang akan dikelola lewat skema WTE.
Rencana tersebut sudah dikoordinasikan dengan Menko Pangan dan sedang diproses oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Daftar wilayah aglomerasi tersebut meliputi Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan, Semarang, Lampung, Surabaya, Serang
Dari daftar tersebut, empat wilayah yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi telah merampungkan proses lelang melalui BPI Danantara.
Targetnya Proyek di lokasi-lokasi tersebut mulai melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Maret mendatang.
Di sisi lain, terdapat kabar kurang baik dari dua wilayah dengan produksi sampah paling masif.
DKI Jakarta yang memproduksi 8.000 ton sampah setiap harinya dan Bandung Raya dengan 5.000 ton di setiap harinya justru dilaporkan belum siap untuk menerapkan proyek WTE.
Padahal, kedua wilayah aglomerasi besar ini memiliki potensi sampah yang sangat mendesak untuk segera dikelola. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni