RADARTUBAN – Satu-satunya “bisnis” yang hampir pasti tidak akan rugi adalah mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagaimana tidak, selama tidak ada suntikan anggaran dari negara, para “pebisnis” dapur MBG “boleh libur”.
Istilah praktisnya, ada anggaran jalan, tidak ada anggaran diam.
Itu pula yang saat ini terjadi di Kabupaten Tuban. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Tuban, sejak Senin (2/2) lalu, total 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi untuk sementara waktu lantaran dana bantuan pemerintah (banper) belum ditransfer.
Wakil Ketua Satgas MBG Tuban Abdul Rakhmat membenarkan tutupnya sejumlah dapur SPPG yang dipicu keterlambatan transfer dana banper dari pusat tersebut.
‘’Data yang kami terima ada lima (yang berhenti beroperasi, Red), dan infonya juga ada tambahan lagi, tapi kami belum menerima datanya,’’ katanya kepada wartawan koran ini kemarin (4/2).
Baca Juga: Dinilai Tak Bermanfaat, PC GPK Ajak Ormas Keagamaan Tuban Tolak MBG Dibagikan Saat Puasa
Pejabat yang juga kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban itu menjelaskan, mekanisme operasional SPPG dilakukan dengan pengajuan anggaran terlebih dahulu, atau semacam proposal.
Misalnya, terang Rakhmat, anggaran operasional untuk Februari harus diajukan terlebih dulu sebelum kegiatan dilaksanakan.
‘’Jadi, mekanismenya dimulai dari pengajuan anggaran yang dikirim masing-masing SPPG kepada BGN (Badan Gizi Nasional), setelah disetujui dan dana banper di-top up oleh pusat, selanjutnya baru beroperasi,’’ jelasnya.
Mekanisme pengajuan anggaran ini berbeda dari sebelumnya, yakni dilaksanakan terlebih dahulu, baru setelah itu mengajukan anggaran.
‘’Dulu, mekanismenya kan seperti itu, ditalangi dulu. Tapi lantaran banyak yang keteteran, dan akhirnya tutup karena kehabisan anggaran, sehingga mekanismenya diubah: pengajuan dulu, setelah itu baru operasi,’’ katanya.
Namun, fakta di lapangan masih sama, beberapa SPPG memilih tutup sementara karena dana banper belum ditransfer oleh pusat. Fakta ini menggambar jelas bahwa “bisnis” MBG ini tidak akan rugi.
Sebab, “pangsa pasar atau konsumen” hingga anggaran sudah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tugas pengelola SPPG tinggal menjalankan.
Bahkan, keuntungan bulan-bulan sebelumnya pun dipastikan aman, karena pengelola tidak wajib menalangi.
Konkretnya, ada anggaran, jalan, tidak ada anggaran, libur sementara waktu. Konklusinya, selama program ini tidak dihentikan, maka pengelola MBG akan meraup untuk besar.
Disinggung ihwal kendala belum cairnya dana banper tersebut, Rakhmat mengaku tidak tahu pasti. Sebab, mekanisme pengajuan anggaran dilakukan langsung oleh masing-masing SPPG.
‘’Kalau terkait persoalan SPPG sepertinya tidak ada masalah. Semua baik-baik saja. Mungkin ini hanya terkait mekanisme pengajuan anggarannya saja yang belum cair,’’ ujarnya.
Sejauh ini, terang Rakhmat, total SPPG di Kabupaten Tuban sebanyak 91 dapur. Tersebar di semua kecamatan. Namun, dari total 91 dapur tersebut, enam di antaranya belum beroperasi. ‘’Jadi yang sudah beroperasi 85 SPPG,’’ tandasnya.(tok)
Editor : Yudha Satria Aditama