RADARTUBAN - Kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Pulau Sumatera diperkirakan akan terus melonjak seiring ditemukannya kerusakan baru di lapangan.
Estimasi awal yang mencapai puluhan triliun rupiah kini berpotensi meningkat hingga Rp 73,98 triliun untuk periode 2025-2029, menurut pernyataan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa angka Rp 73,98 triliun ini baru berlaku hingga awal Februari 2026 dan masih bisa bertambah.
"Estimasi ini untuk penanganan bencana Sumatera, tapi berpotensi naik lagi karena data kerusakan terus diperbarui," ujarnya seperti dikutip dari Sumber Kompas.
Pada tahun 2026 saja, pagu anggaran sudah ditetapkan Rp 11,85 triliun melalui Daftar Isian Proyek (DIP) per 1 Desember 2025, naik dari pagu awal Rp 7,07 triliun setelah kesepakatan dengan Kementerian Keuangan.
Kebutuhan Aceh Paling Besar
Aceh mencatat kebutuhan paling besar, yakni Rp39,60 triliun, termasuk Rp 9,20 triliun untuk sektor sumber daya air seperti penguatan tanggul sungai, pengembangan pengendali banjir, dan rehabilitasi irigasi.
Sementara perkiraan BNPB sebelumnya pada Desember 2025 menyebut total biaya pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun, dengan Aceh Rp 25,41 triliun, Sumut Rp 12,88 triliun, serta Sumbar Rp 13,52 triliun.
Angka ini kemudian direvisi naik menjadi Rp 59,25 triliun oleh Mendagri Tito Karnavian, dengan Aceh Rp 33,75 triliun, Sumut Rp 12 triliun, dan Sumbar Rp 13,5 triliun.
Peningkatan biaya ini memicu banjir bandang dan longsor yang melanda provinsi ketiga tersebut akhir tahun 2025, merusak infrastruktur secara luas.
Pemerintah optimistis menyiapkan dana, meski tantangan koordinasi antarkementerian tetap menjadi sorotan utama. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama