Advertorial Boks Daerah Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Kolom Lifestyle Nasional Nduk Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Teknologi Visual Report Wisata & Kuliner

Menkeu Purbaya Nilai Anggaran Rp 200 Triliun Cukup untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis 2026

Ika Nur Jannah • Jumat, 6 Februari 2026 | 19:30 WIB

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

RADARTUBAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan anggaran sekitar Rp 200 triliun sudah memadai untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026.

Meski pagu yang disediakan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat kunjungan kerja di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Purbaya menjelaskan, perhitungan itu didasarkan pada realisasi anggaran MBG tahun 2025 yang jauh di bawah pagu.

Dari alokasi Rp 71 triliun, serapan anggaran hanya sekitar 72,5 persen atau sekitar Rp 51,5 triliun hingga akhir tahun lalu.

Menurut dia, jika pola serapan serupa berlanjut dan kapasitas pelaksanaan meningkat, kebutuhan riil pada 2026 diperkirakan tidak akan menyentuh seluruh pagu Rp 335 triliun.

Menteri nyentrik itu menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan anggaran digunakan efektif, bukan sekadar menghabiskan pagu.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan melakukan penyisiran rinci terhadap komponen belanja dalam program MBG, untuk menemukan pos-pos yang dinilai tidak efisien maupun tidak mendesak.

Ayah dari Yudo Sadewa itu mencontohkan adanya alokasi pengadaan sarana pendukung yang pelaksanaannya tersendat di lapangan, sehingga perlu dievaluasi apakah betul-betul diperlukan atau dapat dikurangi.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh pada program MBG yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai program tersebut penting untuk memperbaiki gizi dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui belanja pangan lokal.

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati tantangan teknis pelaksanaan MBG di lapangan, mulai dari kesiapan dapur layanan, distribusi bahan pangan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Purbaya menilai, perbaikan tata kelola dan data penerima akan ikut memengaruhi kebutuhan anggaran riil di lapangan.

Dia membuka kemungkinan realokasi jika sampai pertengahan tahun serapan masih rendah, dengan tetap mengutamakan keberlanjutan layanan makan bergizi bagi jutaan penerima manfaat. (*)

Editor : Yudha Satria Aditama
#menkeu #menteri #pagu #Purbaya #keuangan