RADARTUBAN - Kedaulatan pangan nasional tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan subsidi dan peningkatan produksi, karena keberlanjutan lingkungan hidup menjadi fondasi utama dalam menjaga rantai pangan dari hulu hingga hilir.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya memperkuat kedaulatan pangan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup agar target swasembada pangan dan perbaikan gizi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam forum Kolaborasi Kehumasan Lingkungan Tahun 2026.
KLH menilai bahwa kerusakan lingkungan berpotensi menggagalkan agenda besar negara dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Nur Adi Wardojo, menekankan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor kunci dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, kebijakan pangan yang hanya berfokus pada distribusi dan produksi tanpa memperhatikan kualitas lingkungan berisiko menciptakan masalah baru di masa depan.
“Lingkungan hidup adalah fondasi utama. Kepada rekan-rekan kami di Kemenko Pangan, Kemenkes, Badan Gizi Nasional, dan para pemangku kepentingan lainnya, program perbaikan gizi dan swasembada pangan mustahil tercapai jika tidak ada tanah yang sehat dan air yang bersih. Jika air terkontaminasi, ketahanan pangan tidak akan terwujud,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya bergantung pada jumlah produksi, tetapi juga kualitas sumber daya alam yang menopangnya.
KLH menilai bahwa tanah yang subur dan air bersih merupakan syarat mutlak bagi pertanian yang berkelanjutan dan sistem pangan yang kuat.
Jika lingkungan hidup terus terdegradasi, maka ketahanan pangan akan semakin rentan terhadap krisis iklim dan pencemaran.
Dalam konteks swasembada pangan, KLH mengingatkan bahwa pencapaian target produksi nasional akan sulit direalisasikan tanpa ekosistem yang sehat.
Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan penurunan kualitas tanah dinilai dapat menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan.
KLH juga menyoroti pentingnya peran lintas kementerian dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.
Sinergi antar lembaga dinilai krusial agar kebijakan pangan, kesehatan, dan lingkungan berjalan searah.
Selain sektor pangan, KLH turut menekankan tanggung jawab dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui penerapan kebijakan ekonomi hijau.
Pemerintah mendorong agar investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan menjaga ekologi.
“Investasi di Indonesia harus bermakna secara ekonomi sekaligus mampu menjaga ekologi,” kata Nur Adi.
KLH menilai pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat.
Dalam pembangunan infrastruktur, aspek lingkungan hidup juga disebut sebagai penentu daya tahan fasilitas publik terhadap bencana hidrometeorologi.
KLH mengingatkan bahwa pembangunan fisik yang mengabaikan kondisi lingkungan berpotensi meningkatkan risiko kerusakan dan kerugian sosial.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap kedaulatan pangan dapat dicapai secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
KLH menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan sekadar agenda sektoral, melainkan kepentingan publik yang menyangkut masa depan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni