RADARTUBAN - Krisis kesehatan mental pemuda menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat Tahun 2025–2027 yang digelar di Pontianak.
Kegiatan tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), Yohan, bersama para kepala dinas yang membidangi urusan pemuda dan olahraga kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Dalam forum itu, isu kesehatan mental pemuda disebut sebagai tantangan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan yang terukur dan berbasis data.
Pemerintah pusat mendorong agar pelayanan kepemudaan tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga menyasar persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas generasi muda.
Deputi Yohan menegaskan bahwa pembangunan pemuda harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama. Dengan demikian, intervensi program yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda di wilayah masing-masing,” ujar Deputi Yohan.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya Indeks Pembangunan Pemuda sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
Tantangan Nyata: NEET, NAPZA, dan Tekanan Digital
Selain krisis kesehatan mental pemuda, pemerintah juga menyoroti tingginya angka pemuda yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan atau NEET.
Fenomena tersebut dinilai berkorelasi dengan meningkatnya tekanan psikologis di kalangan generasi muda.
Masalah penyalahgunaan NAPZA juga masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental pemuda.
Transformasi digital turut menghadirkan tantangan baru yang memengaruhi kondisi psikologis generasi muda.
Paparan konten negatif, perundungan daring, hingga kecanduan gawai dinilai memperparah krisis kesehatan mental pemuda jika tidak ditangani secara komprehensif.
Karena itu, pelayanan kepemudaan pada tahun 2026 diarahkan pada penguatan kualitas pemuda secara holistik.
Aspek pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta partisipasi dalam ketenagakerjaan menjadi prioritas kebijakan.
Peran Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perencanaan Daerah
Indeks Pembangunan Pemuda diposisikan sebagai instrumen penting untuk membaca kondisi riil generasi muda di daerah.
Melalui Indeks Pembangunan Pemuda, pemerintah daerah dapat memetakan capaian dan kekurangan dalam pembangunan kepemudaan.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
Sinkronisasi antara Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Nasional dinilai penting agar pelayanan kepemudaan berjalan efektif.
Krisis kesehatan mental pemuda tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah saja.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan yang diambil berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Langkah tersebut penting agar program pelayanan kepemudaan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
Respons Daerah Diharapkan Lebih Konkret
Forum koordinasi ini menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen bersama.
Krisis kesehatan mental pemuda membutuhkan respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Kebijakan berbasis Indeks Pembangunan Pemuda diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Kalimantan Barat.
Dengan pendekatan berbasis data, program kesehatan mental pemuda diharapkan lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan arahan pusat ke dalam langkah konkret di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan nasional yang menempatkan generasi muda sebagai aset strategis bangsa. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni