RADARTUBAN - Generasi muda masuk arena diplomasi ekonomi menjadi sorotan dalam agenda keketuaan Indonesia di Developing Eight periode 2026–2027.
Isu ini mencuat dalam Forum Tematik Bakohumas Kementerian Luar Negeri yang digelar di Jakarta.
Pemerintah menilai peran pemuda tidak lagi bisa ditempatkan sebagai pelengkap acara internasional.
Pemuda didorong terlibat dalam perumusan gagasan, kolaborasi inovasi, hingga diplomasi ekonomi lintas negara berkembang.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Akademisi Apresiasi Kinerja Ekonomi dan Diplomasi
Fokus pada Diplomasi Ekonomi, Energi, dan Inovasi
Dalam konteks D-8, penguatan peran pemuda diarahkan pada sektor ekonomi, energi, dan inovasi.
Bidang tersebut dinilai langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas.
Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan partisipasi generasi muda terintegrasi dalam agenda resmi.
Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ary Aprianto, menjelaskan keterlibatan pemuda sudah dirancang melalui berbagai forum konkret.
"OIC Youth Indonesia aktif mendorong forum pemuda dan jejaring kolaborasi lintas negara, termasuk D-8 Youth Dialogue 2025, untuk mengintegrasikan suara pemuda dalam arsitektur kerja sama pembangunan. Selain itu, Kemlu juga bekerja sama dengan Kemendag, Kemenpar, Kemen-Ekraf, dan kementerian lainnya,” jelas Ary Aprianto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa D-8 Youth Dialogue 2025 bukan sekadar forum diskusi biasa.
Forum itu diproyeksikan menjadi ruang temu gagasan ekonomi kreatif, perdagangan, dan inovasi energi antarnegara anggota D-8.
D-8 Youth Dialogue 2025 dan Tantangan Substansi
Kehadiran D-8 Youth Dialogue 2025 memunculkan pertanyaan soal kedalaman substansi.
Apakah forum tersebut akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar diadopsi pemerintah, Ataukah hanya berhenti sebagai ajang seremonial tahunan?
Pengamat hubungan internasional menilai efektivitas forum pemuda sangat bergantung pada komitmen politik negara anggota Developing Eight.
Tanpa mekanisme tindak lanjut, diplomasi pemuda berisiko menjadi simbolik.
Sebaliknya, jika terintegrasi dalam kebijakan perdagangan dan energi, dampaknya bisa terasa hingga sektor UMKM dan startup nasional.
Di sinilah pentingnya memastikan generasi muda masuk arena diplomasi ekonomi tidak sekadar menjadi slogan.
Baca Juga: Dilema Trump: Mendukung Israel atau Menjaga Diplomasi dengan Iran di Tengah Krisis Timur Tengah
Kepemimpinan Indonesia dan Kepercayaan Publik
Dalam forum tersebut, aspek komunikasi publik juga menjadi perhatian.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat.
“Masih ada ruang untuk membangun narasi-narasi baik bagi pemerintah. Kepercayaan adalah mata uang kepemimpinan global. Keketuaan D-8 adalah kesempatan bagi Indonesia yang tidak hanya bergema di ruang konferensi internasional, tetapi juga harus terasa bagi masyarakat Indonesia,” ujar Fifi Aleyda Yahya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa diplomasi ekonomi harus berdampak langsung pada rakyat.
Keterlibatan pemuda dalam diplomasi ekonomi diharapkan mampu menjembatani kebijakan global dengan kebutuhan domestik.
Dari Forum ke Implementasi Nyata
Kepemimpinan Indonesia di Developing Eight akan diuji pada 2026 mendatang.
Peran generasi muda dalam diplomasi ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan.
Jika D-8 Youth Dialogue 2025 mampu melahirkan kolaborasi konkret, maka peluang pasar baru dan inovasi energi terbuka lebar.
Namun jika tidak, maka gagasan generasi muda masuk arena diplomasi ekonomi hanya akan menjadi catatan seremoni.
Publik kini menunggu konsistensi pemerintah dalam memastikan agenda pemuda di D-8 benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.
Sebab pada akhirnya, diplomasi bukan hanya tentang panggung internasional, melainkan tentang kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni