RADARTUBAN - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk memperluas jangkauan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini turut menyasar anak-anak yang tidak lagi mengenyam bangku sekolah serta kelompok masyarakat rawan lainnya, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan di usia dini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaganya bakal melangsungkan verifikasi secara mendalam terkait data masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat namun hingga kini belum tersentuh Program MBG.
Langkah ini dilakukan dengan berbagai pihak terkait, lantaran disadari masih ada sejumlah kelompok yang haknya belum masuk ke dalam basis data nasional, khususnya anak-anak usia nol sampai 18 tahun yang sudah putus sekolah.
Dadan mengatakan bahwa bagi mereka yang tidak bersekolah lagi, sebagian kemungkinan akan diarahkan ke sekolah rakyat.
Sementara bagi yang belum terakomodasi di sana, pihaknya akan mengumpulkan anak-anak tersebut di sebuah lokasi khusus agar mereka tetap bisa mendapatkan jatah asupan nutrisi dari program makan bergizi tersebut, sebagaimana yang disampaikan pada Sabtu, (14/2).
Selain kelompok tersebut, BGN juga memberikan perhatian pada lingkungan pesantren.
Diketahui masih terdapat sejumlah pondok pesantren yang belum terdaftar secara administratif di Kementerian Agama, namun di dalamnya terdapat santri-santri yang secara ketentuan sangat berhak mendapatkan manfaat MBG.
Permasalahan data juga ditemukan pada kelompok balita, ibu yang sedang mengandung, serta ibu yang sedang menyusui.
Banyak dari mereka yang belum terintegrasi dalam sistem kependudukan lantaran ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang sering kali dialami oleh anak-anak hasil dari pernikahan dini atau pernikahan secara siri.
Guna mengatasi kendala administratif ini, Dadan menyebutkan bahwa pihaknya perlu melakukan proses pendataan ulang hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
Langkah ini dilakukan guna untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok yang belum memiliki NIK tersebut tidak terlewat dan tetap memperoleh hak mereka atas makanan bergizi.
Menurut pandangannya, serangkaian tindakan ini merupakan komitmen untuk memastikan Program MBG bersifat inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat rentan, dan benar-benar tepat sasaran tanpa ada yang dikecualikan.
Di sisi lain, kebijakan operasional juga mengalami penyesuaian.
Dadan menjelaskan bahwa pintu pendaftaran bagi mitra permanen telah resmi ditutup.
Keputusan ini diambil setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendaftarkan diri telah melampaui target awal yang direncanakan.
Berdasarkan data BGN, saat ini tercatat ada 21.102 unit SPPG yang sudah beroperasi secara aktif, ditambah dengan 14.145 mitra lainnya yang masih dalam tahap verifikasi sistem.
Dengan demikian, akumulasi mitra yang masuk dalam portal pendaftaran BGN sudah mencapai 35.247 unit SPPG.
Angka tersebut telah melewati sasaran awal yang dipatok sebanyak 28.000 unit SPPG untuk area aglomerasi.
Merespons pencapaian target yang berlebih tersebut, BGN menerapkan beberapa langkah strategis.
Tahap pertama adalah melakukan validasi ulang secara terperinci di lapangan guna memastikan bahwa setiap SPPG maupun calon mitra yang sudah terdaftar memang benar-benar aktif berkegiatan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Langkah kedua yaitu melakukan prosedur rollback atau penghapusan data terhadap usulan-usulan yang dianggap tidak valid, serta mencoret mitra yang kedapatan tidak aktif menjalankan kegiatannya selama lebih dari 60 hari.
Hal ini dipandang perlu demi menjaga akurasi informasi serta memastikan distribusi program berjalan secara efektif.
Sebagai langkah pamungkas, BGN akan terus melakukan peninjauan mendetail terkait jumlah sasaran penerima manfaat yang belum terjangkau lewat koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama