RADARTUBAN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa upaya meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sama dengan sikap menentang prinsip hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi kasus teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang sebelumnya melontarkan kritik terhadap program pemerintah tersebut.
Program Pemerintah Disebut Selaras dengan Prinsip HAM
Pigai menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2), sebagaimana dikutip dari Kompas.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pembangunan kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa program-program tersebut berkaitan langsung dengan hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga negara.
Baca Juga: Ibu Ketua BEM UGM Diteror Usai Anaknya Kritik Program MBG, Ancaman Meluas ke Keluarga
Penolakan Program Dinilai Bertentangan dengan Hak Dasar
Pigai menilai pihak yang ingin menghapus program-program tersebut berarti menolak pemenuhan hak asasi manusia.
Ia menyatakan bahwa kritik tetap diperbolehkan selama bersifat konstruktif dan bertujuan memperbaiki kualitas layanan.
Namun, menurutnya, upaya menghapus program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dibenarkan.
Program MBG sendiri disebut selaras dengan komitmen internasional, termasuk dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, serta kesehatan anak-anak.
Pernyataan Muncul Usai Ketua BEM UGM Terima Teror
Pernyataan Pigai muncul setelah Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dilaporkan menerima teror menyusul kritiknya terhadap program MBG.
Sebelumnya, pada 24 September, BEM UGM menggelar aksi simbolik di Sleman, Yogyakarta, dengan menampilkan parodi seekor sapi bercorak foto Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk protes terhadap dugaan keracunan massal yang dikaitkan dengan program tersebut.
Pigai menilai kritik yang mengarah pada penghapusan program berpotensi bertentangan dengan kepentingan masyarakat kecil serta agenda kemanusiaan global.
Singgung Politisasi Program Sosial
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menyinggung kemungkinan adanya politisasi program sosial menjelang pemilu.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak bermoral apabila dilakukan dengan tujuan tertentu. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni