RADARTUBAN - China resmi melarang ekspor barang dwiguna—produk yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer—kepada 20 entitas yang terkait sektor pertahanan Jepang.
Kebijakan yang diumumkan pada Selasa tersebut memicu protes dari Tokyo dan memperlebar ketegangan diplomatik kedua negara, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai potensi keadaan darurat di Taiwan.
Perusahaan Pertahanan Jepang Masuk Daftar Pembatasan
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa sejumlah anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries termasuk dalam daftar entitas yang dikenai pembatasan.
Beijing menilai entitas-entitas tersebut terlibat dalam peningkatan kapabilitas militer Jepang.
Kementerian menegaskan bahwa seluruh aktivitas terkait yang masih berlangsung harus segera dihentikan.
Selain itu, organisasi dan individu di luar negeri dilarang mengekspor barang dwiguna asal China kepada entitas-entitas yang tercantum dalam daftar tersebut.
Barang Strategis Termasuk Unsur Tanah Jarang
Barang dwiguna yang dimaksud mencakup berbagai produk strategis, termasuk unsur tanah jarang yang berperan penting dalam industri teknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem persenjataan.
China diketahui mendominasi pasokan global mineral strategis tersebut.
Dalam pengumuman terpisah, Kementerian Perdagangan China juga merilis daftar pantauan ekspor yang diperbarui.
Daftar ini mencakup 20 perusahaan dan organisasi Jepang, di antaranya Subaru, TDK, dan Hino Motors.
Pemerintah China menyebut penggunaan akhir dan pengguna akhir barang dwiguna yang dikirim kepada entitas-entitas tersebut tidak dapat diverifikasi.
Pengawasan Ekspor Diperketat
Beijing menyatakan akan memberlakukan mekanisme penyaringan yang lebih ketat terhadap ekspor barang dwiguna kepada pihak-pihak yang masuk dalam daftar pantauan.
Selain perusahaan swasta, lembaga seperti Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang juga masuk dalam daftar larangan, sementara Institut Sains Tokyo tercantum dalam daftar pantauan.
Langkah terbaru ini melanjutkan kebijakan China pada 6 Januari lalu yang memperketat ekspor barang dwiguna ke Jepang, meskipun saat itu pemerintah tidak merinci entitas yang menjadi sasaran.
Baca Juga: Pamer Tabungan Rp177 Juta di Medsos, Pria di China Kehilangan Uang hingga Tersisa Rp12 Ribu
Alasan China dan Dampak Diplomatik
Kementerian Perdagangan China menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menahan laju “remiliterisasi” dan ambisi nuklir Jepang.
Pemerintah China menyebut langkah itu sebagai tindakan yang sepenuhnya sah, masuk akal, dan dibenarkan menurut hukum.
Meski demikian, Beijing menekankan bahwa hanya sebagian kecil entitas Jepang yang terdampak dan menilai hubungan ekonomi serta perdagangan normal antara kedua negara tidak akan terganggu.
“Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum tidak perlu merasa khawatir,” ujar kementerian tersebut.
Pernyataan Taiwan Picu Ketegangan Baru
Ketegangan diplomatik ini berawal dari pernyataan Sanae Takaichi di parlemen Jepang pada November lalu, yang mengisyaratkan bahwa potensi serangan terhadap Taiwan—yang diklaim China sebagai wilayahnya—dapat memicu respons dari Pasukan Bela Diri Jepang.
Beijing menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal kebijakan keamanan yang berpotensi meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dan mempercepat perdebatan amandemen Konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni