RADARTUBAN - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejak awal pembentukan tidak pernah ditujukan sebagai sebuah proyek komersial.
Nanik menjelaskan bahwa program tersebut murni berakar dari rasa empati Presiden Prabowo Subianto terhadap keadaan rakyat, terutama golongan masyarakat yang kurang mampu.
Nanik mengatakan bahwa pemikiran tersebut berasal dari pengalaman pribadi yang dialami oleh Prabowo pada tahun 2012 silam saat meninjau langsung kehidupan warga di daerah Cilincing, Jakarta Utara.
Pada momen tersebut, Prabowo menyaksikan secara langsung di mana warga mengambil sisa-sisa makanan dari para pekerja pabrik demi bisa memberikan asupan bagi keluarga mereka di rumah.
Dari hal itulah timbul kemarahan serta keprihatinan yang mendalam, hingga muncul sebuah janji dalam diri beliau untuk memastikan rakyat dan anak-anak mendapatkan makanan yang pantas jika kelak menjadi pemimpin negara.
Penjelasan tersebut Nanik ungkapan dalam sebuah acara lokakarya mengenai penguatan strategi komunikasi serta kehumasan yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu, (7/3 ).
Program Dipandang Sebagai Investasi Sosial
Nanik menegaskan kembali bahwa Program MBG dipandang sebagai bentuk investasi di bidang sosial serta kemanusiaan, bukan sebuah aktivitas yang mencari keuntungan materi semata.
Diawal pelaksanaan, pihak pemerintah memang memberikan kesempatan bagi berbagai lembaga untuk menjalin kemitraan dalam penyediaan layanan dapur umum bagi program ini.
Adapun fokus utama diberikan kepada organisasi yang berbentuk yayasan, khususnya yang bergerak di sektor pendidikan, sosial, maupun bidang keagamaan.
Tujuan dari langkah tersebut yaitu agar lembaga-lembaga yang selama ini sudah berjasa membantu rakyat juga mendapatkan dukungan dana untuk membenahi sarana dan prasarana mereka sendiri.
Syarat Administratif bagi Mitra Program
Meskipun secara administratif mitra tersebut harus memiliki badan hukum seperti CV atau PT, namun dipersyaratkan berada di bawah naungan yayasan pendidikan atau keagamaan.
Yang diharapkan dari pemerintah yaitu keuntungan atau insentif yang didapatkan bisa digunakan secara positif untuk memperbaiki kondisi sekolah atau pondok pesantren karena beban konsumsi sudah ditanggung oleh pemerintah.
Muncul Penyalahgunaan oleh Oknum
Namun dalam perjalanannya, Nanik mengamati adanya fenomena di mana beberapa pihak justru menyalahgunakan peluang ini dengan sengaja mendirikan yayasan hanya demi bisa mengelola dapur tersebut.
Bahkan ditemukan adanya oknum yang mengelola banyak titik dapur sekaligus dengan pola pikir yang sepenuhnya berorientasi pada keuntungan bisnis.
Munculnya pihak-pihak yang seolah-olah berkedok yayasan padahal sebenarnya pengusaha tersebut terjadi saat target pelaksanaan program mulai dipercepat.
Nanik menilai situasi tersebut akan menimbulkan rasa tidak suka di tengah masyarakat serta melenceng jauh dari tujuan luhur yang sudah dicanangkan sejak awal.
Dalam praktiknya, pengelolaan yang terlalu mengedepankan keuntungan akan berakibat terabainya standar fasilitas, seperti keengganan menyediakan alat pendingin ruangan atau memperbaiki peralatan masak yang sudah rusak.
BGN Siap Evaluasi dan Putus Kontrak
Maka dari itu, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus menjalankan proses peninjauan dan evaluasi secara ketat terhadap setiap mitra yang terlibat.
Pihak lembaga mengingatkan bahwa masa kontrak kerja sama hanya berlaku selama satu tahun dan keberlanjutannya sangat bergantung pada hasil penilaian kinerja di lapangan.
BGN tidak segan untuk memutuskan hubungan kerja sama apabila ditemukan mitra yang terbukti hanya mengedepankan kepentingan finansial di atas misi kemanusiaan.
Setiap pelaksana program juga diwajibkan untuk mematuhi seluruh panduan teknis dan prosedur operasional standar yang telah disepakati demi menjaga kualitas pelayanan gizi berlangsung. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni