RADARTUBAN - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya independensi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah, sambil menolak kolaborasi yang merusak jarak profesional.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat peluncuran program kolaborasi media dan pembangunan peradaban HAM di Jakarta, Rabu (11/3).
Independensi sebagai Pilar Demokrasi
Pigai menyebut hubungan pers dan pemerintah bersifat simbiosis mutual, di mana keduanya saling menjaga independensi tanpa saling kolaborasi yang diwajibkan batas.
“Kita memiliki simbiosis interdependen, saling menjaga independensi namun tetap berkolaborasi satu sama lain,” ujarnya dikutip dari sumber kompas.
Pers berperan sebagai pilar utama demokrasi dalam memajukan HAM, khususnya melawan tantangan media sosial yang menggerus media konvensional.
Pigai mengundang Kementerian HAM berdiskusi dengan Dewan Pers untuk memahami masalah industri media arus utama.
Kementerian HAM menyiapkan pelatihan HAM untuk jurnalis, fasilitasi diskusi bertema HAM, kompetisi jurnalistik HAM, dan kasus analisis jurnalistik HAM.
Program ini bertujuan untuk mendorong kontribusi pers positif pada pembangunan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tanpa mengorbankan independensi.
Pigai harap inisiasi ini menghasilkan regulasi lindungi media konvensional dari dominasi medsos.
Ia tekankan pemerintah perlu mendengar langsung keluhan media untuk menjaga keseimbangan demokrasi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni