RADARTUBAN– Gejolak geopolitik di Timur Tengah mulai memberikan dampak serius bagi stabilitas ekonomi tanah air.
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus level USD 100 per barel menjadi ancaman nyata bagi postur APBN 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, pengamat ekonomi mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis, termasuk opsi "pahit" memangkas program-program strategis yang menyedot anggaran besar.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa krisis yang dipicu konflik di Selat Hormuz ini membuat situasi fiskal Indonesia semakin rumit.
Menurutnya, tanpa krisis ini pun, defisit anggaran awal tahun sudah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
"Krisis ini membuat situasi semakin rumit bagi Indonesia. Pemerintah perlu segera mengantisipasi aspek fiskal, salah satunya menyiapkan strategi subsidi yang adaptif," ujar Wijayanto dalam sebuah diskusi virtual terkait stabilitas ekonomi.
Dilema Subsidi dan Daya Beli Masyarakat
Wijayanto menekankan bahwa meskipun beban anggaran membengkak, subsidi energi terutama untuk jenis Pertalite harus tetap dijaga.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya lompatan inflasi yang bisa memukul daya beli masyarakat kelas menengah sebagai motor penggerak konsumsi nasional.
Namun, agar anggaran tetap terjaga (balance), pemerintah didorong untuk melakukan penghematan yang "dramatis".
Efisiensi sederhana tidak lagi cukup untuk mengejar lonjakan pengeluaran akibat harga minyak.
"Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan penghematan yang dramatis. Program-program strategis pemerintah yang mahal itu harus dipangkas karena akan mengirim sinyal kepada investor bahwa kita betul-betul menjalankan disiplin fiskal," tegasnya.
Pangkas Anggaran Alutsista hingga Infrastruktur
Lebih lanjut, Wijayanto menyarankan beberapa pos anggaran yang bisa dipertimbangkan untuk ditunda atau dipangkas.
Di antaranya adalah belanja alutsista yang nilainya luar biasa besar, serta proyek-proyek fasilitas infrastruktur yang tidak mendesak.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Menurut data yang ada, hanya sekitar 15 persen kelompok yang benar-benar membutuhkan subsidi secara krusial.
Penyesuaian jumlah penerima ini dinilai bisa menghasilkan penghematan yang signifikan bagi negara.
"Jangan sampai pemangkasan untuk program mahal tidak dilakukan, tetapi pemerintah berhutang menerbitkan surat utang hanya untuk membiayai subsidi energi. Investor akan melihat ini sebagai inkonsistensi," imbuhnya mengingatkan risiko capital outflow.
Pentingnya Komunikasi Jujur dan Transparan
Selain langkah teknis fiskal, pemerintah juga diminta untuk memperbaiki pola komunikasi kepada publik.
Berkaca pada negara tetangga, pemerintah diharapkan lebih transparan mengenai potensi masa sulit yang akan dihadapi, alih-alih memberikan pernyataan yang terkesan "meninabobokan".
"Komunikasi jujur dan transparan itu diperlukan. Masyarakat dan dunia bisnis butuh kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa stok BBM aman atau anggaran cukup," kata Wijayanto.
Dalam jangka panjang, momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi Indonesia untuk serius melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan seperti geothermal, tenaga surya, hingga biofuel.
Selain itu, peningkatan cadangan strategis BBM nasional menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia lebih tangguh menghadapi dinamika geopolitik global di masa depan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni