RADARTUBAN - Pemerintah Malaysia sedang mengkaji penerapan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai respons terhadap ancaman geopolitik dunia yang kian memanas.
Langkah ini diinstruksikan langsung Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meningkatkan efisiensi operasional sektor publik.
Baca Juga: DPO Narkoba Koko Erwin Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Malaysia, Polisi Amankan Dua Rekan
Pemerintah Tinjau Usulan WFH Sektor Publik
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyatakan, Anwar memerintahkan Ketua Setiausaha Negara (KSN) dan pengarah JPA untuk meninjau usulan WFH agar sesuai dengan kebutuhan sektor publik.
Peninjauan ini juga melibatkan penyerapan aspirasi dari pelaku industri terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Malaysia.
Hasilnya akan terjadi dalam rapat kabinet pekan depan.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Terapkan PJJ dan Imbau Perusahaan Berlakukan WFH
WFH Dinilai Solusi Hadapi Krisis Global
Kebijakan WFH dipandang sebagai solusi fleksibel untuk menjaga kelangsungan operasi pemerintahan di tengah konflik geopolitik, bencana, atau krisis kesehatan.
Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan sektor masyarakat mampu beradaptasi melalui teknologi.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan penghematan seperti pembatalan open house Idul Fitri dan batasi kunjungan ke luar negeri kabinet.
Pemerintah Pantau Konflik Global dan Stabilkan Harga BBM
Anwar menegaskan Malaysia akan memantau konflik global secara ketat untuk melindungi kesejahteraan rakyat, termasuk mempertahankan harga BBM RON 95 di 1,99 ringgit per liter meski harga minyak dunia naik.
Fahmi menyebut inisiatif ini sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap risiko kenaikan biaya transportasi dan inflasi.(*)