RADARTUBAN – Sorotan tajam tertuju pada pola pengelolaan anggaran negara yang dinilai kian menjauh dari asas efisiensi dan kemanfaatan rakyat.
Fenomena gaya hidup mewah keluarga pejabat hingga pengadaan barang yang dianggap tidak urgensi menjadi pematik keresahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu.
Diskusi Publik Bongkar Penggunaan Anggaran
Kritik pedas ini mencuat dalam diskusi hangat antara Tretan Muslim bersama mantan Ketua BEM Unpad, Virdian, dalam kanal YouTube Tretan Universe.
Keduanya membedah bagaimana uang pajak rakyat seringkali habis untuk fasilitas penunjang kemewahan birokrasi, ketimbang menyentuh sektor dasar seperti infrastruktur jalan dan pendidikan.
Baca Juga: PAD Tuban Lampaui Target, tapi Pajak Tambang Masih Jadi Catatan DPRD
Gaya Hidup Mewah dan ‘Marwah’ Pejabat Disorot
Salah satu poin yang memicu perdebatan adalah pengadaan mobil dinas mewah dengan nilai miliaran rupiah di berbagai daerah. Alasan “menjaga marwah” saat menjamu tamu negara seringkali dijadikan tameng untuk membenarkan belanja kendaraan premium, padahal kondisi jalanan di wilayah tersebut masih banyak yang rusak parah.
"Kenapa marwah itu akhirnya dikaitkan dengan materi, bukan dengan manfaat kebijakan untuk masyarakat? Ini yang jadi masalah," tegas Virdian dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyoroti fenomena nepo baby atau anak-anak pejabat yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial, yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat.
Anomali Anggaran Dinilai Semakin Nyata
Virdian memaparkan adanya anomali besar dalam postur anggaran tahun 2025–2026. Di satu sisi, pemerintah menggaungkan program efisiensi, namun di sisi lain, anggaran untuk institusi tertentu dan tunjangan pejabat justru meningkat.
"Efisiensi itu akhirnya cherry picking atau pilih-pilih. Pendidikan sempat dipangkas, operasional kampus dibatasi, tapi anggaran operasional dan tunjangan institusi tertentu justru naik tiap tahun," imbuhnya.
Data menunjukkan bahwa sektor seperti Badan Gizi Nasional, pertahanan, dan kepolisian menempati urutan teratas dalam alokasi anggaran, sementara sektor pendidikan dan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketat.
Baca Juga: Dua Pekan Lagi Coretax Mobile Resmi Diluncurkan, DJP Perluas Layanan Pajak Digital
Efektivitas Pengawasan Anggaran Dipertanyakan
Selain masalah alokasi, efektivitas pengawasan anggaran juga menjadi sorotan. Budaya studi banding ke luar daerah atau luar negeri yang dinilai minim hasil dianggap sebagai bentuk pemborosan yang berulang.
"Ada yang studi banding ke Jakarta hanya foto-foto dengan pejabat setempat, lalu pulangnya hanya bawa data yang sebenarnya bisa dikirim lewat email. Ini jelas pemborosan anggaran yang dibalut aturan," ungkap Tretan Muslim.
Peringatan Potensi Kekecewaan Publik
Virdian menilai bahwa krisis besar bisa muncul ketika tekanan ekonomi mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika pengelolaan anggaran tidak berpihak pada kebutuhan publik, potensi kekecewaan dapat meningkat.
"Negara harus berhenti hipokrit dalam melakukan efisiensi. Jangan sampai rakyat di bawah disuruh irit, tapi pejabat di atas terus pamer fasilitas mewah," pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni