RADARTUBAN– Kebijakan Work From Home (WFH) yang kembali mencuat menjadi perhatian serius bagi kalangan dunia usaha.
Para pelaku ekonomi mengingatkan bahwa penerapan WFH tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada kehadiran fisik pekerja di lapangan.
Dunia Usaha Soroti Potensi Perlambatan Ekonomi
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Sarman Simanjorang, memberikan catatan kritis terkait wacana ini.
Menurutnya, jika WFH diterapkan secara luas, ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal II-2026.
Hal ini dipicu oleh penurunan aktivitas di sektor transportasi dan berkurangnya omzet pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari ekosistem kawasan perkantoran.
Baca Juga: Rabu Hemat Energi: ASN Jatim Wajib WFH, Target Pangkas 100 Ribu Liter BBM!
Tantangan di Sektor Manufaktur
Berbeda dengan sektor administratif atau digital yang memiliki fleksibilitas tinggi, sektor manufaktur dan industri ril disebut tidak memiliki ruang untuk menerapkan kerja jarak jauh.
Proses produksi di pabrik-pabrik menuntut kehadiran tenaga kerja secara langsung guna menjaga ritme operasional tetap stabil.
"Sektor manufaktur dan industri dinilai tidak memiliki ruang untuk menerapkan WFH karena proses produksi membutuhkan kehadiran langsung tenaga kerja," sebagaimana dikutip dari laporan CNBC Indonesia terkait respons dunia usaha terhadap kebijakan tersebut.
Efisiensi Energi Dipertanyakan
Di sisi lain, pengamat ekonomi turut menyoroti aspek efisiensi dari kebijakan ini.
Ekonom menilai bahwa WFH mungkin hanya efektif sebagai solusi jangka pendek. Namun, secara nasional, kebijakan ini belum tentu menjamin penghematan energi yang signifikan.
Hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran konsumsi energi. Jika biasanya energi terpusat di area perkantoran, penerapan WFH hanya memindahkan beban konsumsi energi tersebut ke lingkup rumah tangga.
Dorong Pendekatan Fleksibel
Menyikapi situasi ini, dunia usaha mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil pendekatan yang lebih moderat.
Alih-alih menerapkan kebijakan yang seragam (uniform), pelaku usaha meminta adanya fleksibilitas yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.
Langkah ini dianggap penting agar produktivitas nasional tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek-aspek yang menjadi latar belakang munculnya wacana WFH.
"Dunia usaha mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak seragam," pungkas laporan tersebut menekankan pentingnya adaptasi yang proporsional bagi setiap sektor ekonomi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni