RADARTUBAN - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui mekanisme berlapis dengan melibatkan berbagai institusi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dalam keterangan resmi, Dadan menyampaikan bahwa tidak ada proses penggunaan anggaran negara yang berjalan tanpa pengawasan. Seluruh tahapan dilakukan melalui prosedur yang terstruktur serta melibatkan sejumlah pihak terkait.
Ia menjelaskan, pada tahap perencanaan, program MBG dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: BGN Persilakan Polisi Proses Hukum SPPG yang Picu Keracunan atau Kurangi Kualitas Menu
Proses serupa juga diterapkan dalam pembahasan anggaran hingga tahap pembukaan blokir anggaran, mengingat program MBG termasuk dalam prioritas nasional.
Selanjutnya, pada tahap pengadaan, seluruh proses terlebih dahulu melalui peninjauan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, proses pembayaran dilakukan dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Dadan menambahkan, secara teknis peran Kementerian PPN/Bappenas lebih difokuskan pada evaluasi hasil atau output program, bukan pada aspek rinci spesifikasi pengadaan.
Dengan sistem pengawasan yang berlapis tersebut, BGN memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dalam program MBG dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni