RADARTUBAN - Kenaikan harga material plastik yang terjadi di tengah situasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran ternyata dapat dilihat melalui sudut pandang lain dari sisi pelestarian lingkungan.
Fenomena kenaikan harga tersebut dipicu oleh terhambatnya jalur distribusi minyak bumi serta bahan baku industri petrokimia, dan juga diperparah oleh dampak penutupan jalur vital di Selat Hormuz.
Dr. Rizkiy Amaliyah Barakwan, seorang akademisi dari Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, menilai bahwa situasi sulit ini sebenarnya dapat dijadikan momentum tepat untuk memacu transisi menuju penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Imbas Harga Plastik Melambung, Harga Minyak Goreng di Pasar Ikut Tinggi
Rizkiy menjelaskan bahwa bahan pengganti, seperti daun pisang ataupun kertas hasil daur ulang, mampu mengurai secara biologis,hal tersebut sangat baik karena bisa hancur secara alami hanya dalam waktu beberapa minggu saja.
Di samping itu, penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki jejak karbon yang jauh lebih kecil serta memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem ekonomi sirkular.
Pemanfaatan kemasan ramah lingkungan ini juga dianggap dapat memberikan dukungan nyata bagi para pelaku ekonomi lokal, mulai dari kalangan petani daun pisang hingga para pengusaha kertas daur ulang, sebagaimana disampaikan Rizkiy dalam pernyataan resminya pada Jumat (10/4).
Rizkiy berpendapat bahwa harga plastik yang mahal saat ini dapat menjadi pemicu awal bagi perubahan sistemik yang lebih besar, khususnya dalam upaya meningkatkan level kesadaran masyarakat luas.
Untuk mulai bermigrasi ke kemasan hijau saat ini Kecenderungan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah mulai menjadi tren yang cukup ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Hal tersebut dinilai sebagai faktor pendorong bagi perubahan pola pikir konsumen yang kini mulai terbiasa menggunakan kemasan yang tidak lagi berbahan dasar plastik.
Menurut penjelasannya, prinsip keberlanjutan tidak melulu harus dipaksa melalui aturan hukum, namun juga bisa dipicu oleh besarnya permintaan dari pasar itu sendiri.
Kondisi ini membuka jalan bagi bangsa untuk mulai melepaskan diri dari ketergantungan yang tinggi terhadap material-material yang berasal dari bahan bakar fosil.
Kendati demikian, ia memberikan catatan penting bahwa peluang emas ini tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tidak dibarengi dengan keberadaan sistem pendukung yang memadai.
Faktor kunci yang harus diperhatikan mencakup penetapan standar terkait kebersihan, jaminan keamanan pada produk pangan, serta pemberian edukasi yang berkelanjutan kepada para pengusaha maupun pelanggan.
Lebih lanjut, peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pendukung, seperti pemberian stimulus atau insentif bagi UMKM yang berani beralih ke kemasan ramah lingkungan, dianggap sangat krusial.
Rizkiy menambahkan bahwa fenomena transisi ini akan berpotensi untuk mendukung pencapaian beberapa target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada poin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta upaya perlindungan ekosistem.
Rizkiy juga menekankan bahwa edukasi harus diarahkan agar proses peralihan ini tidak hanya sebatas mengganti jenis material saja, tetapi juga mencakup pemahaman tentang manajemen limbah secara komprehensif.
Masyarakat diharapkan bisa memulai langkah sederhana dengan cara meminimalisir pemakaian plastik, memakai kembali wadah yang ada, serta memilih alternatif bahan yang lebih hijau.
Para pemilik usaha pun sangat disarankan untuk mulai mengadopsi konsep tanpa kemasan, seperti memberikan potongan harga bagi pembeli yang membawa tempat makan sendiri atau menyediakan layanan pengisian ulang produk.
Sebagai penutup, Rizkiy mengingatkan agar para pelaku usaha bersikap terbuka kepada pelanggan apabila terdapat penyesuaian harga jual akibat adanya perubahan pada biaya bahan baku kemasan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni