Hal tersebut kemudian ramai dibicarakan publik setelah munculnya banyak laporan media pada akhir pekan kemarin yang mengabarkan bahwa pihak Washington sedang berupaya mendapatkan akses blanket overflight atau izin terbang bebas bagi pesawat militernya di wilayah udara nasional.
Bahkan, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terkait usulan yang berasal dari pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon tersebut.
Untuk menanggapi isu yang terus berkembang tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan klarifikasi bahwa berkas yang saat ini ramai dibicarakan sebenarnya hanyalah sebuah rancangan awal yang statusnya masih dalam proses diskusi internal maupun antarinstansi.
Pihak kementerian menekankan bahwa dokumen tersebut bukanlah sebuah kesepakatan akhir dan sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa setiap proses negosiasi mengenai kerja sama di bidang pertahanan dengan negara mitra mana pun selalu dijalankan dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.
Selain itu, setiap langkah diambil demi mempertahankan kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta harus selalu merujuk pada aturan hukum nasional maupun norma-norma hukum internasional yang sudah berlaku secara umum.
Selain itu pihak kementerian menambahkan bahwa setiap bentuk wacana, saran, ataupun draf mekanisme kerja sama wajib melalui tahapan diskusi yang sangat teliti, ketat, serta dilakukan secara bertingkat sebelum akhirnya dapat dipertimbangkan lebih jauh.
Proses tersebut juga harus sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada, dan juga mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak yang berkepentingan di dalam negeri.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Senin, (13/4), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa hak otoritas, kendali, serta pengawasan terhadap wilayah udara Indonesia sepenuhnya tetap berada di bawah kekuasaan negara Indonesia.
Segala bentuk pengaturan yang mungkin disepakati nantinya dipastikan akan tetap menjamin wewenang mutlak bagi Indonesia untuk memberikan persetujuan atau melakukan penolakan terhadap tiap aktivitas yang terjadi di dalam ruang udara nasional.
Selain itu, kementerian juga memberikan penekanan bahwa setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan harus selaras dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara.
Khusus dalam konteks Indonesia, hal tersebut mengandung arti bahwa seluruh tahapan proses wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan yang ada, dan juga keputusan politik resmi negara.
Pihak kementerian menegaskan bahwa tidak ada celah bagi penerapan aturan secara sepihak yang berada di luar koridor hukum positif Indonesia.
Kabar terkait usulan izin terbang tersebut bergulir bersamaan dengan adanya agenda pertemuan krusial antara para pejabat tinggi pertahanan dari Indonesia dan AS.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dijadwalkan akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, pada Senin sore (13/4) untuk melakukan diskusi berbagai macam agenda kerja sama di bidang militer yang cakupannya lebih luas. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama