RADARTUBAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melontarkan kritik pedas dalam Musrenbang RKPD 2027 terkait fenomena "Menara Gading" ekonomi, di mana angka statistik pertumbuhan seringkali nampak mentereng namun berbanding terbalik dengan realitas kemiskinan di lapangan.
KDM menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan yang hakiki seharusnya diukur dari kemampuan nyata rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya sekolah dan membeli baju lebaran, ketimbang sekadar mengejar catatan tabungan yang tinggi di perbankan.
"Saya lebih memilih tidak apa-apa uang di bank tidak tercatat tinggi, itu tidak penting bagi saya, tapi rakyat saya tiap hari punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, punya kemampuan beli baju lebaran, dan bisa selamatan setiap waktu," tegas KDM.
Ia menengarai bahwa problem utama Jawa Barat adalah disparitas kepemilikan modal yang sangat lebar, di mana masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling menderita akibat inflasi sementara harga bahan pokok yang mereka bayar sama dengan kaum miliarder.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalur Puncak II dan akses Sukabumi-Pangandaran guna memastikan perputaran uang dari Jakarta bisa terdistribusi hingga ke pelosok desa.
Baca Juga: Pro Kontra Kendaraan KDMP, Kades di Tuban Sebut Manfaatnya Tergantung Kondisi Desa
KDM juga menginstruksikan penataan kawasan wisata agar lebih estetik dan unik, seraya mengkritik keseragaman dagangan kaki lima yang dianggap kurang mampu menciptakan kerinduan bagi para wisatawan untuk kembali berkunjung.
Sebagai solusi konkret melawan jeratan utang "Bank Emok", KDM mengusulkan renovasi kantor KUA menjadi gedung estetik agar pasangan muda lebih memilih menikah secara sederhana dan mengalihkan biaya pesta untuk mencicil rumah.
Selain infrastruktur fisik, fokus pembangunan tahun 2027 akan diarahkan pada pengangkatan guru guna mengatasi krisis tenaga pendidik serta intervensi sanitasi lingkungan sebagai langkah utama memutus rantai kemiskinan dan penyakit menular.
Pidato tersebut diakhiri dengan visi besar untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa melalui prinsip tata kelola yang menyentuh aspek filosofis dan histori, yakni dengan semboyan "lembur diurus, kota ditata". (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni