RADARTUBAN - Kondisi ekonomi yang kian dinamis mulai memberikan tekanan hebat bagi masyarakat kelas menengah.
Kelompok yang sering dijuluki sebagai kaum mendang-mending ini kini harus memutar otak lebih keras seiring dengan meroketnya harga sejumlah komoditas, salah satunya gas LPG non-subsidi.
Pantauan di lapangan menunjukkan beban pengeluaran dapur hingga sektor usaha jasa mulai membengkak. Kenaikan harga gas LPG 12 kg yang semula Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung menjadi pukulan telak.
Fenomena turun kelas pun mulai terlihat, di mana sebagian masyarakat mulai melirik kembali penggunaan gas melon demi menghemat pengeluaran.
Baca Juga: Harga LPG 12 Kg Naik ke Rp228 Ribu, Pertama Sejak 2023, Ini Penyebabnya
Beban Dapur Kian Berat
Keluhan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di ambang batas mampu namun tidak tersentuh subsidi.
Kenaikan harga ini dirasa bukan lagi sekadar penyesuaian, melainkan ganti harga yang sangat kontras dengan pendapatan yang stagnan.
“Harapannya supaya pemerintah itu bisa ngertilah kita yang rakyat kecil ini, kondisinya kita tuh kok semakin ke sini kenapa kok malah apa-apa semakin mahal. Sekarang juga gas itu tinggi banget naiknya, sudah bukan naik lagi, ganti harga,” ujar salah satu warga.
Sektor Usaha Terancam
Tidak hanya urusan rumah tangga, sektor kuliner yang menjadi langganan pekerja kantoran juga ikut terdampak.
Para pelaku usaha kecil dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga dengan risiko kehilangan pelanggan atau mempertahankan harga namun margin keuntungan tergerus habis.
Banyak pedagang mengaku ragu untuk menaikkan harga karena sensitivitas konsumen.
“Mau dinaikin ya, tapi kalau misalnya hanya cuma plastik jadi kayak ragu gitu. Kadang-kadang pelanggan kok komen, ‘oh naik sekarang ya Pak’,”ungkap salah satu pedagang kuliner.
Tulang Punggung Ekonomi
Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurrahman mewanti-wanti pemerintah agar tidak abai terhadap kondisi ini.
Pasalnya, kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi rumah tangga di Indonesia. Jika daya beli kelompok ini terus melemah, pertumbuhan ekonomi nasional dipertaruhkan.
“Pemerintah di dalam menjaga konsumsi masyarakat yang berpendapatan menengah ini atau kaum mendang-mending katanya gitu ya, karena kita lihat average dari preferensi konsumennya itu turun ke angka hampir 74%,” jelasnya.
Penurunan daya beli kelas menengah diprediksi akan berdampak domino pada pelaku usaha lain yang selama ini bergantung pada perputaran uang dari kelompok masyarakat tersebut. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni