RADARTUBAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam 80 persen karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Potensi PHK ini muncul setelah pemerintah mencabut izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) perusahaan tersebut, yang berdampak pada penghentian operasional.
Bobby menyatakan telah berdiskusi berulang kali dengan pemerintah pusat, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan, terkait masa depan pekerja PT TPL.
Ia menyerahkan data karyawan kepada Perhutani karena pengelolaan kawasan hutan kini dialihkan ke badan usaha milik negara tersebut.
Bobby mengatakan usai acara May Day di Gedung Bagan Sumatera Utara. Bahwa sudah menitipkan data para pekerja kemarin, agar semuanya terdata saat pengalihan pelaksanaan di lapangan. Semua pekerja harus tercatat
Manajemen PT TPL telah menyosialisasikan kebijakan PHK kepada karyawan pada 23-24 April 2026, dengan efektif berlaku mulai (12/5).
Salomo Sitohang, Kepala Komunikasi Korporat PT TPL, mengonfirmasi sekitar 80 persen dari total karyawan berdasarkan laporan tahunan 2025 yang mencatat 1.149 orang berpotensi terdampak.
Jumlah karyawan sempat berubah sejak penghentian operasional parsial pada Desember 2025, karena sebagian mencari pekerjaan lain.
Pencabutan PBPH dilakukan pemerintah sebagai mitigasi banjir bandang yang melanda Sumatera pada 2025, termasuk Sumatera Utara, disertai penghentian akses pengelolaan hutan dan penebangan kayu ekaliptus.
PT TPL, produsen bubur kertas, menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang terkena dampak.
Sebelumnya, Bobby juga merekomendasikan penutupan operasional TPL akibat konflik agraria dengan masyarakat adat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni