RADARTUBAN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ratusan kejadian kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025 hingga April 2026.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong keputusan politik nasional untuk menyelesaikan masalah ini.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional yang melibatkan berbagai elemen bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Pigai menanggapi laporan Komnas HAM yang mencatat 97 kejadian kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 2025, ditambah 26 kasus hingga April 2026.
Baca Juga: Komnas HAM Dirikan Posko Aduan untuk Korban Unjuk Rasa, Usut Dugaan Pelanggaran HAM
Pigai menilai pendekatan kasus per kasus tidak cukup mengatasi eskalasi kekerasan yang terus berlangsung di wilayah Papua.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegasnya seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurut Pigai, langkah komprehensif ini diperlukan untuk menangani akar masalah konflik yang telah menimbulkan ratusan kasus kekerasan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh agar tidak hanya menangani gejala, tetapi juga mencegah eskalasi lebih lanjut di Papua. (*)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : kompas.com