RADARTUBAN - Nilai tukar rupiah diperkirakan masih menghadapi tekanan dalam beberapa pekan ke depan. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, bahkan memperingatkan rupiah berpotensi melemah hingga menyentuh level Rp 20 ribu per dolar Amerika Serikat sebelum akhir Juni 2026 apabila tren pelemahan terus berlanjut.
Berdasarkan pantauan kurs di Google pada Senin (18/5) pukul 11.40 WIB, nilai tukar dolar AS tercatat berada di level Rp 17.671.
“Jika situasinya terus berlangsung seperti sekarang, rupiah bisa menyentuh Rp 20 ribu sebelum akhir Juni apabila laju pelemahannya tetap persisten,” ujar Bhima kepada JawaPos.com, Senin (18/5).
Bhima menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik dibandingkan kondisi eksternal global.
Baca Juga: Rupiah Nyaris Rp 17.000 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Optimistis Nilai Tukar Segera Menguat
Ia menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam merespons kondisi pasar keuangan.
Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar turut memengaruhi persepsi pasar. Selain itu, muncul ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, termasuk terkait utang negara, penerimaan negara, dan defisit APBN.
“Situasi ini sebagian besar dipicu faktor fundamental ekonomi Indonesia. Faktor eksternal hanya memperburuk kondisi yang sudah ada,” kata Bhima.
Ia juga menilai sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara memunculkan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal nasional.
Bhima menambahkan, hingga saat ini pemerintah dinilai belum memiliki solusi jangka pendek yang jelas untuk meredam tekanan terhadap rupiah.
“Yang dikhawatirkan, solusi jangka pendek dari pemerintah belum terlihat,” ujarnya.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Bhima menyarankan pemerintah melakukan rasionalisasi belanja pada program-program populis dan mengalihkan fokus anggaran kepada stimulus langsung bagi pelaku usaha guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Yang dibutuhkan sekarang adalah stimulus langsung kepada pelaku usaha agar tidak terjadi PHK, misalnya melalui bantuan subsidi upah,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperkuat subsidi transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah tingginya tekanan impor migas terhadap rupiah.
Bhima mencontohkan kebijakan di Pakistan yang sempat menggratiskan transportasi publik selama satu bulan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi dan mengurangi konsumsi BBM.
“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi publik sehingga konsumsi BBM bisa ditekan,” pungkasnya.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni