RADARTUBAN – Pemerintah mulai memainkan “kartu keras” untuk mengejar ambisi swasembada pangan nasional. Bukan hanya kementerian teknis yang diturunkan ke lapangan, kini prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi mendapat tugas baru: mengurus sawah, jagung, hingga kedelai.
Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Jakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target swasembada pangan hingga 2029.
Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Indonesia Tak Panik Hadapi Krisis Dunia karena Sudah Swasembada Pangan
TNI AD Urus Jagung dan Padi, TNI AL Fokus Kedelai
Dalam skema baru tersebut, personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan difokuskan mengembangkan sektor padi dan jagung.
Sementara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mendapat penugasan khusus membudidayakan kedelai.
Sjafrie menilai langkah ini penting karena Indonesia masih terlalu bergantung pada impor pangan, terutama kedelai.
“Kedelai impor yang masuk ke Indonesia bahkan ada yang di negara asalnya digunakan untuk pakan ternak,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja tersebut.
Pernyataan itu terasa menohok. Sebab selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tetapi justru masih bergantung pada impor bahan pangan strategis.
Militer Kini Masuk Sektor Sipil
Seluruh program ini nantinya berada di bawah Batalyon Teritorial Pembangunan, satuan baru yang tidak hanya menangani pertanian, tetapi juga bidang medis, konstruksi, hingga peternakan.
Secara resmi, pemerintah menyebut keterlibatan TNI bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan nasional dari sektor pangan.
Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan pelaku ekonomi dan pengamat kebijakan: sampai sejauh mana peran militer akan masuk ke sektor sipil?
Sebab langkah ini bukan lagi sekadar pengamanan distribusi pangan seperti era sebelumnya. Kini TNI benar-benar masuk ke rantai produksi.
Pemerintah Kejar Hasil Cepat
Pemerintah tampaknya sadar waktu tidak lagi panjang. Ancaman krisis pangan global, lonjakan harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik membuat isu pangan berubah menjadi persoalan strategis negara.
Karena itu, pendekatan biasa dianggap tidak cukup.
Masuknya TNI ke sektor pertanian menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin hasil cepat, terukur, dan langsung terasa di lapangan.
Tinggal satu pertanyaan besarnya: apakah pendekatan militeristik mampu menyelesaikan persoalan pangan yang selama ini justru banyak tersangkut di tata niaga, distribusi, dan lemahnya regenerasi petani? (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni