RADARTUBAN - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski mendapat kritik dan tuntutan penghentian dari sejumlah mahasiswa.
Pemerintah menilai program tersebut menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda sekaligus menekan angka stunting.
Qodari menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjalankan program MBG sambil melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola di berbagai sektor pelaksanaan.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang membutuhkan makanan bergizi,” ujar Qodari dalam keterangannya, Minggu (14/6).
Baca Juga: Harga Motor Listrik MBG Tak Wajar, Kejagung Pastikan Adanya Mark-up
Menurut dia, setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan pada tahap implementasi. Perbedaan kondisi di lapangan membuat dinamika operasional dan berbagai persoalan teknis tidak bisa dihindari.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika ketika dijalankan. Dari sebuah gagasan menjadi program operasional tentu ada variasi dan kendala di lapangan,” katanya.
Meski demikian, Qodari menegaskan persoalan yang muncul tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur. Yang dilakukan adalah evaluasi,” ujarnya.
Dalam proses pembenahan program, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang disebut telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang belum operasional untuk sementara dihentikan dulu. Jadi semua yang masih tahap persiapan dan belum berjalan akan dievaluasi,” jelas Qodari.
Ia juga menilai program MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini lebih rutin memperoleh sarapan dan makanan bergizi.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga keterlibatan vendor lokal dalam distribusi makanan.
“Semua dievaluasi, baik dari sisi penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi, tata kelola, sampai pelibatan vendor lokal,” imbuhnya.
Diketahui, penghentian program MBG menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, antara lain menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan lebih terbuka terhadap kritik publik.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni