RADARTUBAN - Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan akan menelusuri informasi terkait dugaan aliran dana yang diterima pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), yang belakangan menjadi perhatian publik.
Bambang mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai kasus tersebut. Karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap perkembangan informasi yang beredar sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Saya akan memantau dan memeriksa terlebih dahulu informasi yang berkembang. Saya belum mengikuti secara detail perkembangan berita terakhir terkait persoalan itu,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Baca Juga: Polisi Kerahkan 5.955 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi Demonstrasi di Jakarta
Ia menegaskan akan menelusuri fakta-fakta yang ada untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
Isu ini mencuat setelah Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima dana sebesar Rp 20 juta dalam rangkaian aksi demonstrasi bertajuk “Tata Ulang Indonesia” yang digelar pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut menjadi viral di media sosial, terutama setelah beredar potongan video siaran langsung yang memperlihatkan Abdimaludin menjelaskan asal-usul dana yang diterimanya.
Dalam pernyataannya, Abdimaludin mengakui menerima uang tersebut dari seseorang yang disebut merupakan anggota kepolisian bernama Aan.
Dana itu, menurut pengakuannya, diberikan dengan tujuan agar aksi mahasiswa yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara dialihkan ke kawasan Gedung DPR RI.
Meski demikian, ia menyebut massa mahasiswa pada akhirnya tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas.
Di hadapan forum mahasiswa, Abdimaludin juga mengungkapkan bahwa dana tersebut telah dibagikan kepada sejumlah pihak.
Ia merinci sebagian dana diberikan kepada beberapa senior dan pengurus organisasi mahasiswa dengan nominal berkisar antara Rp2 juta hingga Rp 2,5 juta per orang.
Menurut pengakuannya, sebagian dana lainnya digunakan untuk kebutuhan konsolidasi aksi, sementara sisa uang disebut masih berada dalam penguasaannya.
Munculnya pengakuan tersebut memicu tuntutan dari sejumlah mahasiswa yang meminta transparansi penuh terkait penggunaan dana tersebut guna menjaga nama baik institusi kampus dan memastikan seluruh informasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai kebenaran dugaan aliran dana tersebut maupun hasil penelusuran dari pihak terkait.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni