RADARTUBAN - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau Sekolah Rakyat di Palembang, Minggu (28/6).
Ia menegaskan bahwa program itu harus dijalankan tanpa praktik siswa titipan. Gus Ipul meminta seluruh proses penjangkauan calon siswa dilakukan ketat agar bantuan negara tepat sasaran.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar memenuhi syarat.
"Program ini harus dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria di dalam DTSEN dijangkau oleh petugas, baru kemudian ditetapkan menjadi siswa sekolah rakyat," Ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah dan pengelola sekolah agar tidak memberi ruang bagi pihak yang mencoba memasukkan siswa di luar ketentuan.
Baca Juga: Peminat Minim, 17 Ruang Kelas Sekolah Rakyat Tuban Berpotensi Nganggur
"Pengelolaannya juga harus dengan kejujuran. Tidak boleh ada korupsi, sogok menyogok, ataupun tidak hanya tidak terpuji karena program ini diperuntukkan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dan belum terbawa dalam proses pembangunan,"Tegasnya.
Ia juga menyebut fasilitas Sekolah Rakyat tergolong istimewa, mulai dari seragam, asrama, hingga konsumsi siswa. Menurut dia, kondisi itu justru harus dijaga supaya tidak menimbulkan godaan untuk menitipkan anak.
Sebanyak 60 calon siswa untuk tahun ajaran baru telah ditetapkan melalui proses pencangkokan berdasarkan data DTSEN.
Gus Ipul meminta gubernur, bupati, dan wali kota ikut mengawasi penetapan siswa di daerah calon masing-masing.
Pengawasan itu disebut penting agar proses penjangkauan tetap sesuai arahan pemerintah pusat dan tidak menyimpang dari tujuan awal program.
Ia menegaskan, setelah pengawasan di daerah dilakukan, penetapan akhir tetap berada di Kementerian Sosial. Dengan pola itu, seleksi diharapkan berjalan lebih rapi dan akuntabel.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat harus menjadi ruang harapan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bukan jalur istimewa bagi mereka yang tidak berhak. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah dan wali asuh untuk sabar dalam mendampingi siswa.
Ia bahkan menyampaikan bahwa siapa pun yang merasa tidak mampu menjalankan amanah sebaiknya mundur sejak awal. Bagi Gus Ipul, tugas negara adalah menjaga harapan anak-anak keluarga miskin agar tidak hilang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni