RADARTUBAN – Gelombang kritik terhadap pengangkatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum juga surut. Masuknya sejumlah relawan politik dan figur publik ke kursi strategis perusahaan pelat merah terus memicu tanda tanya: apakah jabatan itu benar-benar diberikan berdasarkan kompetensi atau sekadar pertimbangan politik?
Di tengah derasnya sorotan publik, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari akhirnya angkat bicara.
Qodari menilai keberagaman latar belakang para komisaris justru dapat menjadi kekuatan dalam mengawal kinerja BUMN dan mendukung agenda pemerintah.
Pengalaman Berbeda Dinilai Memperkaya Pengawasan
Berdasarkan pengalamannya sebagai komisaris di salah satu anak usaha Pertamina, Qodari menjelaskan bahwa tugas komisaris bukan sekadar hadir dalam rapat.
Posisi tersebut berperan memberikan arahan, mengawasi jalannya perusahaan, sekaligus menghadirkan sudut pandang baru yang mungkin tidak dimiliki manajemen internal.
"Komisaris memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pengawasan, serta menawarkan alternatif solusi melalui sudut pandang yang berbeda dari jajaran internal perusahaan," kata Qodari, seperti dikutip dari ANTARA.
Ia menegaskan, kualitas seorang komisaris tidak bisa diukur hanya dari profesi sebelumnya.
Menurutnya, modal utama adalah akal sehat dan niat baik, yang kemudian diperkuat pengalaman di bidang organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Alasan
Meski demikian, pernyataan tersebut belum tentu meredakan perdebatan. Kritik terhadap penunjukan komisaris selama ini bukan semata soal asal profesi, melainkan menyangkut transparansi proses seleksi, rekam jejak, serta kemampuan menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
Pandangan senada sebelumnya juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Politisi PDIP itu menekankan bahwa pengangkatan komisaris BUMN harus mengedepankan profesionalisme dan kompetensi agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.
Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi komisaris.
Yang lebih penting adalah apakah mereka mampu menjaga tata kelola perusahaan, mengawasi penggunaan aset negara, dan menghasilkan kinerja yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Di titik inilah publik akan menilai, apakah keberagaman latar belakang memang menjadi kekuatan, atau justru memperkuat keraguan yang selama ini berkembang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni