RADARTUBAN – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera menekankan pentingnya sinkronisasi data pembangunan hunian tetap (huntap) agar proyek pascabencana tersebut dapat berjalan tepat sasaran.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh warga penyintas bencana menerima fasilitas perumahan yang layak sesuai kebutuhan dan lokasi yang telah ditentukan.
Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap percepatan pembangunan huntap, mulai dari penyiapan lahan hingga fasilitas pendukungnya.
Baca Juga: PMI Asal Aceh dan Bayinya Jadi Korban Pembunuhan di Malaysia Motif Masalah Utang
Dia berharap anggaran besar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa menghasilkan hunian yang benar-benar layak bagi seluruh warga terdampak.
Secara khusus, Tito menekankan agar alokasi dana milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bernilai lebih dari Rp 2 triliun tidak mengendap begitu saja. Ia meminta target pembangunan rumah komunal bisa tercapai dalam sisa waktu lima bulan menjelang akhir tahun.
Proyek perumahan kompleks diakui memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena mencakup berbagai aspek mulai dari penyediaan tanah hingga pemenuhan infrastruktur dasar.
Oleh sebab itu, pemantauan langsung di lapangan sangat dibutuhkan karena pembangunan rumah kompleks memerlukan detail yang matang terkait saluran air, jaringan listrik, hingga akses jalan masuk.
Integrasi Data Jadi Kunci Efektivitas Pembangunan
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kusuma, menjelaskan bahwa langkah sinkronisasi ini mencakup penyelarasan data konstruksi, verifikasi daftar penerima manfaat, hingga pembagian tugas antarinstansi agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional, Brigjen TNI Andre Julian, menekankan bahwa integrasi data merupakan kunci utama agar pembangunan fisik di lapangan tidak salah sasaran.
Terlebih, sumber pendanaan pembangunan proyek ini tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan sokongan anggaran dari pemerintah daerah serta kontribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Proyeksi Puluhan Ribu Hunian Tetap Pascabencana
Berdasarkan data yang dihimpun dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (APIP BNPB), total kebutuhan huntap untuk wilayah Sumatera diproyeksikan mencapai angka 27.035 unit.
Rincian tersebut mencakup target awal sebanyak 14.897 unit yang dialokasikan untuk skema institusi dan relokasi mandiri di tiga provinsi. Dari target tersebut, sebanyak 93 unit hunian telah selesai dibangun, sementara 413 unit lainnya kini sedang dalam tahap pengerjaan fisik.
Selain alokasi utama tersebut, terdapat pula tambahan sebanyak 12.138 unit rumah yang masuk dalam usulan stimulan untuk kategori rumah rusak.
Hingga saat ini, belasan ribu usulan stimulan tersebut dilaporkan masih berada dalam tahap pemrosesan administratif di tingkat masing-masing pemerintah daerah terdampak. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama