RADARTUBAN - Belum genap sehari resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung menyampaikan pesan yang sarat makna.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sudaryono memastikan tidak akan ada ruang bagi konflik kepentingan di tubuh BGN.
Sudaryono menegaskan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki hubungan bisnis maupun keterlibatan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi yang menjadi ujung tombak program nasional tersebut.
"Saya dan keluarga tidak memiliki keterlibatan dalam bisnis ataupun pengelolaan SPPG maupun dapur gizi. Program ini harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional," tegas Sudaryono usai pelantikan dikutip dari kanal resmi Setpres.
Baca Juga: BGN Tegaskan Makan Bergizi Gratis Tak Bisa Dihentikan, Sudaryono: Ini Janji Politik Prabowo
Bayang-bayang Kasus Lama Masih Membekas
Pernyataan itu muncul bukan tanpa alasan. Kepercayaan publik terhadap BGN sempat terguncang setelah kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana bersama dua wakilnya terseret kasus hukum dan ditangkap Kejaksaan Agung.
Di sisi lain, Kepala BGN penggantinya, Nanik S. Deyang yang baru menjabat sekitar 1,5 bulan juga memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pembenahan lembaga tersebut.
Dalam situasi itulah Sudaryono memilih mengirim sinyal keras sejak hari pertama menjabat. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan seluruh proses pengelolaan program gizi harus bebas dari kepentingan pribadi maupun jaringan keluarga.
Ujian Besar Ada di Lapangan
Pernyataan tersebut menjadi modal awal, tetapi tantangan sesungguhnya berada pada implementasi.
BGN kini memegang tanggung jawab besar mengawal ribuan SPPG dan dapur gizi yang tersebar di berbagai daerah dengan anggaran negara yang tidak sedikit.
Karena itu, transparansi tidak cukup berhenti sebagai komitmen di depan kamera.
Publik akan menilai apakah janji tersebut benar-benar diwujudkan melalui sistem pengawasan yang kuat, proses pengadaan yang bersih, serta pengelolaan yang terbuka.
Di tengah besarnya harapan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, langkah awal Sudaryono menjadi sinyal bahwa BGN berupaya membuka lembaran baru.
Namun, pada akhirnya, kepercayaan publik hanya akan kembali jika komitmen itu terbukti dalam tindakan, bukan sekadar pernyataan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni