RADARTUBAN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk command center dan kecerdasan buatan atau AI, untuk mencegah risiko keracunan makanan.
Langkah ini dilakukan agar kualitas pangan yang diterima penerima manfaat tetap terjaga dari hulu ke hilir.
Pengawasan itu berinteraksi melalui Lumbung Mataraman sebagai pemasok utama bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan aplikasi berbasis AI bernama Simetris.
Dengan sistem tersebut, pemantauan rantai pasok hingga pengendalian mutu pangan dapat dilakukan secara langsung, mulai dari petani hingga makanan yang didistribusikan ke penerima manfaat.
Baca Juga: Sleman Kaji Wahana Kereta Gantung Rute Breksi-Banyunibo Sepanjang 8 KM untuk Dongkrak Wisata DIY
Ketua pelaksana Harian Yayasan Bijana Pakai Sitengsu, Kartika Megawardhani, mengatakan, pemanfaatan teknologi itu menjadi bagian dari upaya transparansi sekaligus antisipasi terhadap kasus keracunan makanan.
"Penguatan ekosistem ekonomi produktif, lumbung Mataram, simetris ini mengedepankan transparansi sekaligus upaya mengantisipasi kasus-kasus keracunan makanan," Ungkapnya
Ia menyebut sistem pengendalian internal dirancang untuk memastikan ketepatan waktu distribusi, kualitas bahan baku, dan higienitas makanan.
Menurut Kartika, command center membuat pemantauan pasokan bahan pangan dan kualitas produk bisa dilakukan lebih presisi.
Dengan mekanisme itu, potensi risiko keracunan pangan diharapkan dapat ditekan sejak tahap pengadaan bahan hingga makanan diterima peserta MBG.
Kabupaten Gunung kidul ditunjuk sebagai model penerapan pengawasan digital dalam program MBG
Ketua Koordinator Area 1 Yogjakarta Lumbung Mataram, Wahyu Edi Nugroho, menjelaskan bahwa integrasi produk pangan yang dikelola gapoktan ini ditargetkan menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kami berharap model integritas di Gunungkidul ini dapat menjadi role model nasional dan direplikasi di berbagai wilayah lain demi mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif dan berkeadilan," Jelasnya.
Progam Lumbung Mataram sudah mulai berjalan di beberapa titik Gunung kidul. Wilayah Semin tercatat sebagai pionir, yang kemudian meluas ke kedungpoh di kecamatan Nglipar, ngjijan, serta kawasan Piyaman dan Balong.
Penerapan sistem pengawasan digital ini sejalan dengan instruksi gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beliau menekankan pentingnya keterbukaan anggaran serta kepastian mutu hidangan dalam setiap pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG didesain untuk melibatkan petani lokal dan pelaku UMKM guna memperluas dampak ekonominya.
Saat ini sudah ada 76 unit SPPG di DIY yang siap menampung bahan segar dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni