RADARTUBAN - Penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai langkah tersebut bukanlah sebuah terobosan, melainkan tindakan korektif yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal.
Menurut Charles, dapur yang tidak memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan semestinya tidak pernah diizinkan beroperasi.
Karena itu, penutupan SPPG dinilai sebagai konsekuensi dari lemahnya proses pengawasan pada tahap awal pelaksanaan program.
Baca Juga: Sudaryono Beri Ultimatum Dapur MBG, Kelalaian Laporan Digital Ancam Karier Ribuan Personel BGN
BGN Diminta Benahi Tata Kelola dari Hulu
Charles menegaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup hanya menutup dapur yang bermasalah.
Ia meminta lembaga tersebut segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan mendesain ulang tata kelola serta sistem pelaksanaan Program MBG.
"Penutupan SPPG bukanlah sebuah terobosan, melainkan tindakan korektif yang semestinya dilakukan sejak awal. Dapur yang tidak memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan tidak seharusnya diizinkan beroperasi," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa aspek pencegahan harus menjadi prioritas, bukan sekadar penanganan setelah persoalan muncul.
Lima Langkah yang Diusulkan DPR
Selain mendorong evaluasi total, Charles juga menyampaikan lima langkah konkret yang dinilai harus segera dijalankan BGN agar pelaksanaan MBG lebih akuntabel dan aman bagi penerima manfaat.
Kelima langkah tersebut meliputi verifikasi menyeluruh terhadap SPPG, penerapan standar higiene dan sanitasi yang ketat, pelatihan serta sertifikasi bagi penjamah makanan.
Juga, pengawasan berkala terhadap operasional dapur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan Program MBG.
Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama
Bagi Komisi IX DPR RI, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya penerima manfaat.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
Desakan DPR ini menjadi pengingat bahwa program strategis nasional harus dibangun di atas sistem pengawasan yang kuat.
Sebab, ketika keselamatan anak-anak menjadi taruhannya, tidak ada ruang bagi kelalaian dalam tata kelola maupun pengawasan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni