RADARTUBAN – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Forum Intelektual Muda (FIM) menilai evaluasi terhadap jajaran kabinet perlu dilakukan, terutama untuk memperkuat sektor perdagangan yang saat ini menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global.
Co-Founder FIM Muhammad Sutisna mengatakan, reshuffle seharusnya dipandang sebagai momentum untuk menyesuaikan arah kebijakan pemerintah dengan tantangan ekonomi yang terus berkembang, bukan sekadar pergantian pejabat.
“Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global dengan kebijakan yang bergerak terlalu lambat. Perdagangan merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang,” kata Sutisna kepada wartawan, Rabu (29/7).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet: Perubahan Nyata atau Sekadar Pergantian Nama?
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perang tarif, kebijakan proteksionisme sejumlah negara besar, hingga fluktuasi harga komoditas yang dapat memengaruhi kinerja ekspor nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya bersikap reaktif ketika persoalan muncul. Indonesia membutuhkan strategi perdagangan yang mampu mengantisipasi perubahan global sebelum berkembang menjadi krisis.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain,” tegasnya. Kita harus membangun kebijakan perdagangan yang melindungi industri nasional, memperkuat produksi dalam negeri, dan mendorong produk Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional,” ujarnya.
Sutisna juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas dengan nilai tambah yang rendah.
Ia menilai kebijakan perdagangan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi, bukan hanya mengejar volume ekspor.
“Yang harus kita kejar bukan sekadar peningkatan volume ekspor, melainkan juga nilai tambah, industrialisasi, dan penguatan daya saing produk nasional di pasar global. Jika bahan baku diekspor dengan harga murah lalu diimpor kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih tinggi, itu bukan kemenangan dalam perdagangan,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Harvick Hasnul Qolbi menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat Kementerian Perdagangan apabila Presiden melakukan evaluasi kabinet.
Pengalaman Harvick sebagai Wakil Menteri Pertanian dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian dinilai relevan karena sektor perdagangan berkaitan erat dengan produksi dan pengelolaan komoditas.
Selain itu, Harvick disebut memiliki jaringan yang luas di kalangan pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga pelaku ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun sinergi untuk memperkuat sektor perdagangan nasional.
“Jika ingin membenahi sektor perdagangan, kita membutuhkan figur yang memahami rantai produksi, dinamika pelaku usaha, pengelolaan komoditas, serta strategi agar produk Indonesia mampu menembus pasar global. Harvick memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Menyangkut reshuffle kabinet, itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Ia menambahkan, seluruh pejabat negara wajib menghormati dan mematuhi keputusan Presiden, termasuk apabila dilakukan perombakan kabinet.
“Kita semua harus taat dan tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni