RADARTUBAN – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua.
Menurutnya, pelaksanaan program nasional tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Marinus menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun sosial. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak seharusnya disamaratakan.
Saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, ia menerima sejumlah masukan terkait pelaksanaan KDMP.
Baca Juga: Mangkrak 7 Bulan, 250 Gerai KDMP di Tuban Belum Beroperasi
Salah satu persoalan yang disampaikan ialah adanya layanan koperasi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia mencontohkan distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman Papua. Selain akses yang terbatas, kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut juga masih rendah.
"Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. "Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi bagian dari program nasional," ujar Marinus, Jumat (31/7).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pembangunan koperasi tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.
Menurutnya, rendahnya daya beli masyarakat dapat membuat tujuan pembentukan koperasi tidak tercapai. Oleh sebab itu, evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar program tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Marinus juga berpandangan bahwa pendekatan serupa perlu diterapkan di wilayah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan kondisi ekonomi yang hampir sama dengan Papua.
"Program pemerintah tidak bisa disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat," tegasnya.
Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih sehingga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni