RADARTUBAN – Diskusi publik belakangan ini diwarnai sorotan tajam terhadap strategi komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah ulasan mendalam yang diuraikan oleh kreator konten sekaligus analis finansial Raymond Chin di saluran YouTube pribadinya, gaya pidato sang Presiden disinyalir kerap menjadi pemantik (trigger) bagi pergerakan sentimen pasar keuangan nasional, mulai dari gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga nilai tukar Rupiah.
Raymond menggarisbawahi sejumlah momen krusial yang menyita perhatian pelaku pasar.
Salah satunya adalah narasi terkait investasi saham bagi rakyat kecil yang sempat disamakan dengan perjudian dalam sebuah sambutan, hingga pengalihan ekspor komoditas melalui BUMN secara mendadak saat berpidato di DPR. Kebijakan besar yang meluncur tanpa penyaringan terstruktur ini dinilai kerap memicu reaksi panik di lantai bursa.
"Pidato atau omongan itu bukan penyebab tapi pemantik, dan pemantik itu menyulut karena satu hal yang sudah menumpuk: tidak ada trust bahwa kebijakan yang keluar dari pemerintah bisa diprediksi," tegas Raymond dalam videonya.
Menurut Raymond, masalah utamanya bukan sekadar gaya bicara personal, melainkan belum berjalannya sistem komunikasi yang solid. Ia menilai perubahan nama lembaga komunikasi pemerintah tidak akan berdampak besar jika cara kerjanya masih sama.
"Instruksi tanpa sistem tidak mengubah apa pun. Perlu ada orang yang berani bilang 'Pak, ini tidak bisa keluar' bahkan sebelum mikrofonnya menyala," tambahnya.
Dampak dari dinamika komunikasi di tingkat pusat ini rupanya bukan sekadar angka-angka abstrak di bursa saham Jakarta.
Bagi masyarakat daerah seperti di Tuban, pergerakan nilai tukar Dolar dan volatilitas pasar tetap berpotensi merembet ke kehidupan sehari-hari melalui potensi kenaikan harga bahan pokok hingga ketersediaan lapangan kerja.
"Ibarat rakyat biasa yang tidak punya saham, dia tetap bakal terasa di dompetnya loh, Rupiah yang makin tipis, harga-harga naik, lapangan pekerjaan makin susah. Komunikasi presiden itu bukan soal gaya. Ini soal infrastruktur kepercayaan yang berpengaruh langsung ke kehidupan 280 juta orang," terang Raymond.
Sebagai solusi, Raymond menawarkan tiga langkah konkret: pembentukan sistem satu pintu (single voice), penguatan wewenang Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) untuk memfilter pesan sensitif, serta penguatan kredibilitas lembaga independen seperti Bank Indonesia dan OJK sebagai penyangga (institutional buffer).
"Kalau satu-satunya jangkar kepercayaan pasar itu mulut dari presiden, kita tidak punya sistem, kita punya sistem keberuntungan," pungkasnya.
Pembenahan komunikasi Istana pada akhirnya menjadi hal penting untuk menjaga kepastian arah kebijakan dan stabilitas ekonomi masyarakat luas. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban